Update Artikelilmiah: 47542

MAYZANI FIRMAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemberian hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dinilai tidak memberikan kepuasan terhadap korban. Maka muncul pendekatan restorative justice yang menitikberatkan penyelesaian perkara untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Hanya tindak pidana yang tergolong ringan yang dapat diselesaikan melalui restorative justice salah satunya tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kejaksaan yang memiliki kekuasaan Penuntutan juga memiliki ketentuan terkait  restorative justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu dijadikan pertimbangan oleh Kejaksaan Tinggi untuk menyutujui suatu perkara diselesaikan melalui restorative justice sehingga terjadi penolakan seperti yang terjadi dalam perkara nomor registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat hukum. Hasil penelitian ialah dalam perkara nomor registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023 mengalami penolakan untuk diselesaikan melalui restorative justice  oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena dinilai tidak memenuhi syarat-syarat dalam  Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The granting of prison sentences to the perpetrators of criminal acts is considered not satisfactory to the victim. So there is a restorative justice approach that emphasizes the resolution of the case to restore the situation as before the criminal act. Only criminal acts that are classified as minor can be resolved through restorative justice, one of which is the crime of embezzlement which is regulated in Article 372 of the Criminal Code. The Prosecutor's Office that has the power of Prosecution also has provisions related to restorative justice which is regulated in the Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Circular Letter Number 01/E/EJP/02/2022 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. In practice, the provision is not always considered by the High Prosecutor's Office to approve a case resolved through restorative justice so that there is a rejection as happened in the case of registration number PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023. The research method used is normative juridical research, which is carried out only by researching legal library materials. The result of the research is that in the case of registration number PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023 there was a refusal to be completed through restorative justice by the Central Java High Prosecutor's Office because it was considered not to meet the requirements in the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 regarding the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman