Update Artikelilmiah: 47540

LINTANG MUSTIKANING SYAFITRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak harus bebas dari segala bentuk diskriminasi terutama bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk menjauhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Maraknya kasus persetubuhan anak cukup menyita perhatian sebagaimana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perdamaian yang dilakukan antara keluarga korban dan keluarga pelaku merupakan bentuk Restorative Justice, akan tetapi tidak dapat digolongkan sebagai suatu diversi. Meskipun dalam Undang-Undang SPPA, pelaku anak wajib hukumnya untuk diupayakan penyelesaiannya di luar peradilan. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 6/Pid.sus-Anak/2024 PN Lht tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang SPPA, di mana putusan yang dihasilkan oleh hakim tidak mencerminkan kesesuaian dengan SPPA.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Child Protection Law states that children must be free from all discrimination, especially for children in conflict with the law to keep children away from the judicial process to avoid stigmatization. The rise of cases of child sexual intercourse is quite attention-grabbing as in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024. The method used in is secondary data with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data in the form of legislation, literature related to the object. The data obtained is presented with narrative text, and the data analysis method is carried out normatively qualitative. Based on the results of the study, the peace made between the victim's family and the perpetrator's family is a form of Restorative Justice, but cannot be classified as a diversion. Although in the SPPA Law, child offenders are legally obliged to seek extrajudicial settlement. The judges legal considerations used in Decision Number 6/Pid.sus-Anak/2024 PN Lht did not pay attention to the provisions of the SPPA Law, where the decisions produced by the judges did not reflect confirmity with SPPA.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman