Update Artikelilmiah: 47469

FIRDA PUTRI NURMALITA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya kejaksaan menunjukkan bahwa kinerja kejaksaan kurang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan public trust pada Kejaksaan Negeri Purbalingga melalui teori good governance menurut Sedarmayanti (2004) yang terdiri dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik, antara lain tidak adanya sosialisasi mengenai informasi pelayanan perkara tindak pidana pencurian, informasi publik pada PPID belum diperbarui setiap 6 bulan sekali, tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang ditransparansikan. Pada sub aspek tingkat ketelitian, profesionalitas pegawai, dan kejelasan aturan masih belum optimal. Kesimpulan pada penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan public trust pada Kejaksaan Negeri Purbalingga masih belum berjalan dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan guna meningkatkan public trust pada Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The numerous public complaints about law enforcement institutions, particularly the prosecution office, indicate that the performance of the prosecution lacks transparency and accountability. This research aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in enhancing public trust at the Purbalingga District Attorney's Office using the good governance theory by Sedarmayanti (2004), which includes aspects of transparency and accountability. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the implementation of transparency and accountability principles has not been well-executed. For instance, there is no socialization of information regarding theft case services, public information on the PPID has not been updated every six months, and performance and financial reports are not disclosed transparently. Additionally, the sub-aspects of meticulousness, employee professionalism, and clarity of regulations remain suboptimal. The conclusion of this research is the implementation of transparency and accountability principles to enhance public trust at the Purbalingga District Attorney's Office has not been effective. Transparency and accountability need to be improved to strengthen public trust in the Purbalingga District Attorney's Office.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman