Update Artikelilmiah: 47409

GRATIA TRINITA HOTNIASI LUMBAN RAJA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak Pidana Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang tidak memiliki akhir 
meskipun telah banyak upaya masif dilakukan. Pemulihan keurugian keuangan 
negara juga tidak sebanding lurus dengan proses persidangan hingga pemidanaan. 
Pendekatan represif dalam penanganan tindak pidana korupsi sering kali tidak 
optimal dalam memulihkan kerugian negara dan menciptakan harmoni sosial. 
Diperlukan cara pemberantasan korupsi tanpa pemidanaan dengan tetap 
memberikan konsekuensi yang ditakuti oleh para koruptor selain pengembalian 
kerugian keuangan negara dengan tujuan pemulihan keuangan negara yang lebih 
efektif. Penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan data primer dari 
wawancara Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Badan Keuangan dan Aset Daerah 
(BKAD), serta data sekunder dari literatur dan surat edaran jaksa agung muda 
pidana khusus (Jampidsus). Penulis mengkaji restorative justice diterapkan 
melalui mediasi penal dengan pengembalian kerugian negara sebagai prioritas 
utama lebih khusus pada penerapan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri 
Purwokerto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Karangmangu 
serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is an extraordinary crime that seems to have no end, despite numerous 
massive efforts to combat it. The recovery of state financial losses is also not 
directly proportional to the trial process and sentencing. The repressive approach to 
handling corruption often proves ineffective in restoring state losses and fostering 
social harmony. A non-punitive method of eradicating corruption is needed—one 
that imposes consequences feared by corruptors while prioritizing the recovery of 
state financial losses, aiming for a more effective restoration of state finances. The 
author employs an empirical juridical method, using primary data obtained from 
interviews with the Purwokerto District Attorney's Office and the Regional 
Financial and Asset Agency (BKAD), as well as secondary data from literature and 
circular letters issued by the Deputy Attorney General for Special Crimes 
(Jampidsus). This study examines the application of restorative justice through 
penal mediation, with the restitution of state financial losses as the main priority. It 
specifically focuses on the implementation of restorative justice by the Purwokerto 
District Attorney's Office in an alleged corruption case in Karangmangu Village 
and identifies the obstacles encountered in the process.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman