Update Artikelilmiah: 47408

AURA VISKA RENATHYA ALHADI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Sebuah kasus di mana seorang JPU mengubah tuntutannya dari 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas atas kasus KDRT psikis yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, sebagaimana terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/Pn Kwg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran JPU dan akibat hukumnya dalam mengubah surat tuntutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian perspektif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan surat tuntutan oleh JPU menegaskan asas een en ondeelbaar, di mana kendali penuntutan melekat menjadi satu dan tak terpisahkan berada di tangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Perubahan ini menghasilkan vonis bebas bagi terdakwa, pembebasan dari tahanan, dan hak atas rehabilitasi. Selain itu, terdakwa maupun JPU berhak mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP dan Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Domestic violence is a serious problem that violates human rights and requires special attention from all parties involved. A case in which a public prosecutor changed his charge from one year in prison to acquittal in the case of psychological domestic violence committed by a wife against her husband, as contained in Case Decision Number 256/Pid. Sus/2021/Pn Kwg. This study aims to determine the role of the public prosecutor and its legal consequences in changing indictments. This study was conducted using a normative juridical approach with perspective research specifications. Secondary data were used as the data sources. The data collection method was carried out by a literature study, the data were obtained and presented in the form of narrative text, and the data analysis method used was normative qualitative. The results showed that the amendment of the indictment by the public prosecutor emphasized the principle of een en ondeelbaar, where the control of the prosecution is attached to one and inseparably in the hands of the Attorney General as the Supreme Public Prosecutor, as stipulated in Law Number 16 of 2004 and Number 11 of 2021. This change resulted in acquittals for defendants, release from detention, and the right to rehabilitation. In addition, the defendant and public prosecutor have the right to file a cassation in accordance with Article 244 of the Criminal Procedure Code and Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman