Update Artikelilmiah: 47364

FARHATIN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perempuan dan laki-laki sebagai warga negara memiliki hak serta kedudukan yang sama, termasuk dalam hak politik. Tetapi, realitanya budaya patriarki masih mendominasi perpolitikan dalam negeri. Keterwakilan perempuan di partai politik maupun lembaga pemerintahan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban bukan sebagai wadah untuk menampung aspirasi perempuan. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai aktivisme politik perempuan pengurus Partai keadilan sejahtera (PKS) kota Depok dalam berbagai kegiatan partai, khususnya dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mendalami pengalaman dan pemaknaan dari informan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di kantor DPD PKS Kota Depok, wawancara mendalam dengan dua informan pengurus DPD PKS Kota Depok Periode 2020 – 2025, serta studi dokumen berupa laporan, artikel berita dan peraturan partai. Hasil penelitian yaitu berupa temuan PKS sebagai partai berideologi Islam dengan kepemimpinan yang patriarkis memberikan peran lebih kepada perempuannya untuk menjadi penggerak mobilisasi suara pada pemilu 2024 di Kota Depok. Mereka aktif dalam rekrutmen melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan kampanye politik dengan metode direct selling. Meski berkontribusi pada kemenangan partai, perempuan PKS tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di partai. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya aktivisme politik perempuan PKS hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi suara ketika pemilu daripada sarana pemberdayaan perempuan dalam politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa PKS sama seperti partai lainnya yaitu, memanfaatkan perempuan sebagai mesin politik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Men and women as citizens possess equal rights and positions, including political rights. However, in practice, patriarchal culture continues to dominate domestic politics. Women's representation in political parties and government institutions often serves merely as a formality to fulfill obligations rather than as a platform for accommodating women's aspirations. This article aims to examine the political activism of female administrators within the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Depok City, particularly in various party activities related to the 2024 general election.  This study employs a qualitative research method with a phenomenological approach, exploring the experiences and meanings constructed by the informants. Data were collected through field observations at the Depok City PKS DPD office, in-depth interviews with two informants from the Depok City PKS DPD management for the 2020–2025 period, and document analysis, including reports, news articles, and party regulations.  The findings indicate that PKS, as a party with an Islamic ideological foundation and a patriarchal leadership structure, assigns women a significant role in mobilizing votes for the 2024 elections in Depok City. Women actively participate in recruitment efforts through *Rumah Keluarga Indonesia* (RKI) and engage in political campaigns using direct selling methods. However, despite their substantial contributions to the party’s electoral success, women in PKS do not hold decision-making authority within the party. The implications of this study suggest that the political activism of PKS women primarily serves as an instrument for vote mobilization during elections rather than as a mechanism for empowering women in politics. This phenomenon demonstrates that PKS operates similarly to other political parties by utilizing women as political tools rather than fostering their substantive political agency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman