Update Artikelilmiah: 47346

TRIONO TEGAR LAKSONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Eksekusi lelang hak tanggungan dalam realitanya sering menghadapi berbagai permasalahan, salah satu permasalahannya adalah adanya gugatan terkait rendahnya Nilai Limit lelang, gugatan tersebut biasanya menjadi dasar bagi debitur untuk mendalilkan petitum Perbuatan Melawan Hukum kepada kreditur. Penelitian pada putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PN. Kln bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Nilai Limit pada lelang hak tanggungan yang diajukan Penggugat serta bagaimana akibat hukumnya terhadap penolakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam lelang hak tanggungannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis, dan sumber datanya adalah data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PN. Kln ditemukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan PMH terkait rendahnya Nilai Limit adalah karena alat bukti yang digunakan oleh Para Penggugat bukanlah sebuah akta otentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penetapan nilai limit lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah menerapkan prinsip kewajaran karena sudah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, menurut penulis pertimbangan tersebut kurang tepat karena lelang yang dilakukan oleh kreditur dalam prosedur pelaksanaan lelangnya mengandung cacat materiil dalam penetapan nilai limitnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 51 PMK 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yang memungkinkan untuk dapat diajukan gugatan pembatalan lelang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The execution of mortgage auction rights often faces various issues in reality. One of the problems is the existence of lawsuits related to the low Auction Limit Value. Such lawsuits are usually used by debtors to assert a claim of Unlawful Acts against creditors. The research on decision number 101/Pdt.G/2023/PN. Kln aims to understand the legal considerations of judges in rejecting the lawsuit of Unlawful Acts related to the Auction Limit Value in mortgage auctions filed by the Plaintiffs, and the legal consequences of rejecting the lawsuit of Unlawful Acts in mortgage auctions. This research uses a Normative Juridical research method, with prescriptive analytical research specifications, and the data source is secondary data. Based on the research results on decision number 101/Pdt.G/2023/PN. Kln, it was found that the legal considerations of the Panel of Judges in rejecting the lawsuit of Unlawful Acts related to the low Auction Limit Value were because the evidence used by the Plaintiffs was not an authentic deed and therefore did not have probative value. Additionally, the Panel of Judges considered that the determination of the auction limit value by the Defendants had applied the principle of fairness because it was in accordance with Article 48 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia PMK 213/PMK.06/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. However, according to the author, these considerations are incorrect because the auction conducted by the creditor in its auction implementation procedure contained material defects in the determination of the auction limit value, which violated the provisions of Article 51 PMK 213/PMK.06/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions, which resulted in harm to the Plaintiffs and could potentially lead to a lawsuit for the annulment of the auction.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman