Home
Login.
Artikelilmiahs
47319
Update
ABIGAEL DZAKY ABYAN
NIM
Judul Artikel
PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA PEGI SETIAWAN (Studi Putusan No. 10/PID.PRA/2024/PN Bdg)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang Praperadilan, dalam hal ini berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kewenangan praperadilan diperluas mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam Permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka Pegi Setiawan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dan apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Untuk menjawab rumusan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kemudian spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu preskripstif. Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berfokus kepada sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap Pegi Setiawan oleh Penyidik POLDA Jawa Barat sah atau tidak. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dalam pertimbangan hukum hakim dan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 10/PID.PRA/2024/PN. Bdg sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga penetapan status tersangka tersebut cacat prosedural, yang mengakibatkan status penetapan tersangka Pemohon tidak sah dan batal demi hukum.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Article 77 of the Criminal Procedure Code regulates pretrial, in this case the authority to examine the legality of arrest, detention, termination of investigation, or termination of prosecution. After the Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, the authority of the pre-trial was expanded to include the validity of the determination of a suspect, search, and seizure. This thesis will analyze in depth the pre-trial application on the validity or invalidity of the determination of suspect Pegi Setiawan. This study aims to determine the legal considerations of the judge and the legal consequences that arise from the decision. This study uses normative juridical research methods. The research specifications used by the researchers in this study are prescriptive. The author used secondary data sources to conduct this research. Researchers have focused on whether the determination of suspect status against Pegi Setiawan by West Java POLDA Investigators is valid. The results of the research and discussion in this study are based on the legal considerations of the judge and the author's analysis of decision number 10/PID. PRA/2024/PN.Bdg are in accordance with the applicable laws and regulations so that the determination of the status of the suspect is procedurally flawed, which results in the determination of the applicant 's suspect invalid, null, and void.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save