Update Artikelilmiah: 47235

AYU SILVIA RAHMAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hak kepada pemegang hak tanggungan untuk menjual objek melalui pelelangan umum jika debitur wanprestasi menjadi landasan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Sebagai respon, DJKN mengimplementasikan e-auction, sistem lelang berbasis internet yang efisien dan transparan. Namun, di KPKNL Purwokerto, tingkat keterjualan masih rendah akibat kurangnya pemahaman peserta, kendala administratif, dan menurunnya partisipasi masyarakat. Untuk mengkaji implementasi e-auction di KPKNL Purwokerto, penelitian ini menggunakan Model Van Meter dan Van Horn. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif hingga data jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi lelang eksekusi hak tanggungan melalui e-auction di KPKNL Purwokerto telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan PMK Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Standar kebijakan dan SOP diterapkan dengan baik, didukung teknologi memadai, meskipun perlindungan hukum bagi pemenang lelang perlu diperkuat. Sumber daya mencukupi, tetapi infrastruktur dan jumlah pejabat lelang terbatas. Koordinasi antarorganisasi berjalan efektif, dengan komunikasi yang mendukung transparansi. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, meskipun tingginya beban kerja menjadi hambatan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi tingkat partisipasi lelang, sementara sistem e-auction mendapat respons positif. Hambatan teknis, administratif, sosial, dan struktural tetap memengaruhi efisiensi implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The right of the holder of the mortgage to sell the object through a public auction in the event of debtor default serves as the basis for the execution of mortgage rights. In response, DJKN implemented e-auction, an internet-based auction system that offers efficiency and transparency. However, in KPKNL Purwokerto, the sales rate remains low due to participants’ lack of understanding, administrative hurdles, and declining public participation. To analyze the implementation of e-auction at KPKNL Purwokerto, this study employs Van Meter and Van Horn’s model. A qualitative descriptive method is applied, with data collected through observation, interviews, and documentation, which is then analyzed interactively until saturation is reached. The findings indicate that the implementation of mortgage right execution auctions through e-auction at KPKNL Purwokerto aligns with Article 6 of Law Number 4 of 1996 and PMK Number 122 of 2023. Policy standards and SOPs are well implemented, supported by adequate technology, although legal protection for auction winners needs to be strengthened. Resources are sufficient, but infrastructure and the number of auction officials remain limited. Interorganizational coordination is effective, with communication fostering transparency. The characteristics of implementing agents demonstrate high commitment, despite heavy workloads posing challenges. Socioeconomic and political conditions influence auction participation rates, while the e-auction system has received positive feedback. Technical, administrative, social, and structural obstacles continue to impact the overall efficiency of policy implementation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman