Update Artikelilmiah: 47144

AFREZA KHAIRANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengkaji implementasi Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2024 tentang Program BNN One Stop Service (BOSS) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, khususnya dalam administrasi pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan administrasi melalui pemanfaatan teknologi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan pegawai BNNK Banyumas dan klien SKHPN sebagai informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Data dianalisis secara interaktif dengan validitas melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOSS telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi SKHPN. Namun, terdapat hambatan seperti persepsi masyarakat tentang biaya yang tinggi, ketidakstabilan jaringan, dan keterbatasan akses pembayaran. Kesimpulannya, meskipun implementasi kebijakan BOSS ini berhasil meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tujuan awal, langkah perbaikan diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research examines the implementation of Circular Letter Number 09 of 2024 regarding the BNN One Stop Service (BOSS) Program at the Banyumas National Narcotics Agency, specifically in the administration of the Narcotics Examination Result Certificate. This program aims to improve the efficiency, transparency, and accuracy of administrative services through the use of technology. The research uses qualitative methods with a descriptive approach, involving BNNK Banyumas employees and SKHPN clients as informants selected using purposive and accidental sampling techniques. Data were analyzed interactively with validation through source triangulation. The research results show that the implementation of the BOSS policy has improved the efficiency and effectiveness of SKHPN administration. However, there are obstacles such as public perception of high costs, network instability, and limited payment access. In conclusion, although the implementation of the BOSS policy has successfully improved service quality in line with the initial objectives, corrective measures are needed to address these obstacles and ensure the optimal achievement of the policy's goals.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman