Update Artikelilmiah: 46709

AD AGNES MUSTIKA PUTRI RAKA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Never Okay Project bersama International Labour Organization wanita cenderung menjadi korban kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Perlindungan hukum yang dimiliki Indonesia bagi kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja saat ini adalah Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja  yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Di sisi lain, ILO telah mengesahkan Konvensi ILO Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja pada tahun 2019, namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.
Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis urgensi Indonesia dalam meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dan menganalisis penerapan perlindungan tenaga kerja wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja di Indonesia. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan analytical approach. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, urgensi Indonesia dalam meratifikasi Konvensi ILO 190 yaitu untuk menjamin kepastian hukum perlindungan tenaga kerja wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja serta sebagai langkah strategis untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nomor lima terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penerapan perlindungan tenaga kerja yang diberikan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 dan UU TPKS berupa perlindungan preventif untuk pencegahan dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan dengan adanya kewajiban perusahaan untuk mengatur larangan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dalam peraturan perusahaan. Perlindungan represif diberikan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 berupa sanksi administratif bagi pelaku, sedangkan untuk sanksi pidana dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Perlindungan tersebut hanya terfokuskan pada kekerasan dan pelecehan seksual.

Abtrak (Bhs. Inggris)

According to a survey conducted by the Never Okay Project in collaboration with the International Labour Organization (ILO), women tend to be the victims of violence and harassment in the workplace. Indonesia currently has legal protections for workplace violence and harassment cases through the Ministry of Manpower Decree No. 88 of 2023 on Guidelines for the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Workplace, which refers to Law No. 12 of 2022 on the Prevention and Eradication of Sexual Violence (TPKS). On the other hand, the ILO adopted Convention No. 190 on the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work in 2019, but Indonesia has yet to ratify this convention.
The purpose of this study is to analyze the urgency for Indonesia to ratify ILO Convention No. 190 of 2019 on the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work, and to examine the application of legal protection for female workers against violence and harassment in the workplace in Indonesia according to ILO Convention No. 190. This is a normative juridical study using a statute approach and an analytical approach. The study is descriptive-analytical in nature, and the data collection method is through literature review, using secondary data which is presented in a systematic narrative and then analyzed qualitatively in a normative manner.
Based on the results of the research, Indonesia's urgency in ratifying ILO Convention 190 is to ensure legal certainty in protecting women workers from violence and harassment in the world of work and as a strategic step to support sustainable development goal number five related to gender equality and women's empowerment. The implementation of labour protection provided by Kepmenaker No. 88 of 2023 and the TPKS Law is in the form of preventive protection for prevention and repressive protection. Preventive protection is provided by the company's obligation to regulate the prohibition of violence and harassment in the workplace in the company's regulations. Repressive protection is provided by Kepmenaker No. 88 of 2023 in the form of administrative sanctions for perpetrators, while criminal sanctions are associated with Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. These protections are only focused on sexual violence and harassment.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman