Update Artikelilmiah: 46629

ASYRAF NUR AZIZ

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kebutuhan negara akan tanah untuk melaksanakan pembangunan dapat dipenuhi melalui pengadaan tanah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ganti kerugian pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan. Namun, undang – undang tidak mengartikan secara jelas tentang standar ganti kerugian yang layak dan adil. Dalam pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan saluran Irigasi Slinga di Desa Slinga, terdapat Pihak yang Berhak yang tidak setuju dengan ganti kerugian yang diberikan karena dianggap nilainya tidak sesuai dan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pengkajian untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keadilan dalam ganti kerugian pengadaan tanah di Desa Slinga serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumenter, yang kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan diketahui bahwa asas keadilan secara umum sudah diterapkan dalam pengadaan tanah di Desa Slinga. Untuk dapat menjelaskan situasi ketidaksetaraan dalam ganti kerugian pengadaan tanah di Desa Slinga, digunakan Teori Keadilan John Rawls, yang mana berdasarkan teori tersebut, ganti kerugian telah diberikan berdasarkan prinsip – prinsip keadilan. Diketahui bahwa faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat adalah faktor - faktor yang menghambat penerapan asas keadilan tersebut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The state's need for land to carry out development can be met through land acquisition as regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition in the Development for Public Interest. Land acquisition compensation must be implemented based on the principle of justice. However, the law doesn’t clearly define the standards of fair and just compensation. In the implementation of land acquisition compensation for Slinga Irrigation channel construction in Slinga Village, there is an Eligible Party who doesn’t agree with the compensation because he considered that the value is inappropriate and unfair. Therefore, it is necessary to conduct a study to determine how is the application of the principle of justice in land acquisition compensation in Slinga Village and what factors hinder its implementation. This research is a descriptive empirical legal research. Data sources come from primary and secondary data. Data collection was carried out by using observation, interview, literature, and documentary methods, which being processed using qualitative analysis methods. Based on the results and discussion, it is known that the principle of justice has been applied generally in Slinga Village. To explain the situation of inequality in the land acquisition process in Slinga Village, John Rawls' Theory of Justice is applied. According to the theory, the land acquisition compensation has been provided based on the principles of justice. It was found that legal factors, law enforcement, facilities, and society are the factors that hinder the application of the principle of justice.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman