Update Artikelilmiah: 46603

HIBRIZI HIBATULLAH HAFNUFAZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi pengawasan hukum terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan data  sekunder dengan studi pustaka. Metode pengolahan data dengan reduksi data, kategorisasi data, dan display data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter meliputi: terlaksananya pengawasan terhadap kepemilikan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dengan baik; terlaksananya pengawasan mutu pelayanan bidan dengan baik melalui monitoring dan evaluasi, audit, serta akreditasi faskes secara berkala; dan terlaksananya pengawasan terhadap kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh bidan dengan baik. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi hukum pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan berupa faktor hukumya sendiri yaitu adanya regulasi dan standar yang jelas; faktor penegak hukum meliputi: kompetensi pengawas praktik kebidanan, adanya pemahaman petugas, koordinasi antar bidang dan seksi di Dinas Kesehatan, koordinasi dengan organisasi profesi, koordinasi dengan Faskes di bawah Dinas Kesehatan, dan kerjasama dari bidan; faktor sarana dan fasilitas meliputi kendala pada sistem aplikasi; faktor masyarakat meliputi partisipasi masyarakat; faktor budaya meliputi pencatatan oleh bidan yang seringkali mengalami keterlambatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the implementation of the law of supervision of midwifery practices in health services at the Health Office and the factors that influence the implementation of legal supervision of midwifery practices in health services at the Pekalongan District Health Office. This study uses a qualitative research method with a sociological juridical approach, and descriptive research specifications. The location of this study was conducted at the Pekalongan District Health Office. The types of data used are primary data and secondary data. The method of collecting primary data by interview while secondary data by literature study. The method of data processing with data reduction, data categorization, and data display. Data presentation in the form of narrative text and qualitative matrices. The data analysis method is carried out by qualitative analysis using content analysis. The results of the study indicate that the implementation of the law of supervision of midwifery practices in health services at the Pekalongan District Health Office has been implemented well. This can be seen from the parameters including: the implementation of supervision of the ownership of the Midwife Registration Certificate (STRB) and the Midwife Practice License (SIPB) properly; the implementation of supervision of the quality of midwife services properly through monitoring and evaluation, audits, and periodic health facility accreditation; and the implementation of supervision of the obligation to record and report by midwives properly. Factors that influence the implementation of the law on supervision of midwifery practices in health services in Pekalongan Regency are legal factors themselves, namely the existence of clear regulations and standards; law enforcement factors include: the competence of midwifery practice supervisors, the understanding of officers, coordination between fields and sections in the Health Office, coordination with professional organizations, coordination with health facilities under the Health Office, and cooperation from midwives; facility and infrastructure factors include obstacles in the application system; community factors include community participation; cultural factors include recording by midwives which often experiences delays.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman