Update Artikelilmiah: 46375

SEPTIANI PRAMITA NUR HASANAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PERANAN PSIKIATRI FORENSIK SEBAGAI ILMU BANTU PIDANA DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB TERDAKWA
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 265/Pid.B/2020/PN.Sbg
Oleh: 
Septiani Pramita Nur H.
E1A017124

ABSTRAK

Terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Scot bernama Daniel M’naghten terhadap sekretaris pribadi Perdana Menteri Inggris bernama Edward Drummond menjadi cikal bakal keterlibatan ilmu psikiatri forensik dalam hukum pidana yang dikenal sebagai ‘M’naghten Rule’ yang singkatnya menyatakan dalam semua kasus, semua orang dianggap waras dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kecuali dibuktikan sebaliknya. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang berada di luar ilmu pengetahuan hukum. Artinya, penegak hukum tidak dapat menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang, yang berhak untuk menentukan apakah seseorang berada dalam kondisi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP ialah ahli psikiatri forensik, dalam hal ini psikiater. Salah satu kasus yang memperhatikan aspek psikiatri forensik yaitu tertuang dalam putusan Nomor:265/Pid.B/2020/PN.Sbg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif yang kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan psikiatri forensik sebagai ilmu bantu pidana yaitu untuk memberikan keterangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa namun penentuan pertanggung jawaban tetap wewenang hakim, dan pertimbangan hakim pada putusan 265/Pid.B/2020/PN.Sbg menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dikarenakan adanya alasan pemaaf.

Abtrak (Bhs. Inggris)

THE ROLE OF FORENSIC PSYCHIATRY IN CRIMINAL LAW TO DETERMINE THE ABILITY TO BE RESPONSIBLE OF DEFENDANT
(Juridical Review of the Decision of the Sibolga District Court Number: 265/Pid.B/2020/PN.Sbg)
By:
Septiani Pramita Nur H.
E1A017124

ABSTRACT

The murder committed by a Scot named Daniel M’naghten against the personal secretary of the Prime Minister of England, Edward Drummond, became the precursor for the involvement of forensic psychiatry in criminal law, known as the 'M’naghten Rule,' which briefly states that in all cases, everyone is presumed sane and responsible for their actions unless proven otherwise. In relation to this matter, Article 44 of the Criminal Code clearly illustrates a condition in which a perpetrator of a crime cannot be held accountable for their actions. Knowledge of a person's mental condition lies outside the realm of legal science. This means that law enforcers cannot speculate about someone's mental state; it is the forensic psychiatrist, in this case, the psychiatrist, who has the right to determine whether someone is in the condition as defined in Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code. One of the cases that considers aspects of forensic psychiatry is stated in the decision Number: 265/Pid.B/2020/PN.Sbg. This research uses a normative juridical approach method with a descriptive research specification. The data sources used are secondary data sources. The method of data collection is carried out by literature study. The data obtained is presented in a narrative text, then analyzed using qualitative normative methods. The results of this research concluded that the role of forensic psychiatry as an auxiliary science in criminal matters is to provide information regarding the mental condition of the defendant; however, the determination of responsibility remains the authority of the judge. The judge's consideration in the decision 265/Pid.B/2020/PN.Sbg states that the defendant is released from all charges due to the presence of extenuating circumstances.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman