Update Artikelilmiah: 46317

PRICILIA ECLESIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kedudukan nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas karena statusnya yang tidak sah di mata hukum, sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu ditinjau kembali. Seperti halnya pada Putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2020/ PN Sbw. hakim memutus perkara KDRT antara terdakwa dan korban yang terikat dalam perkawinan siri dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, perlu ditinjau kembali apakah dalam perkara tersebut dalam penyelesaiannya dapat menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan siri dalam pemenuhan unsur Pasal 44 UU PKDRT dan meninjau pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan alternatif pada perkara KDRT yang terikat dalam perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurudis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian disajikan melalui teks naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa nikah siri tidak memiliki kedudukannya sebagai perkawinan serta tidak memenuhi unsur Pasal 44 UU PKDRT. Adapun pertimbangan hakim terhadap dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT tidaklah tepat karena dalam pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP terhadap pemenuhan unsur pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga hakim dalam memutus sepatutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In cases of domestic violence, the status of siri marriage (unregistered marriage) lacks clear legal standing due to its illegitimacy under the law, thus the application of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in its resolution needs to be reconsidered. As seen in Decision No. 329/ Pid.B/ 2020/ PN Sbw, the judge ruled on a domestic violence case between the defendant and the victim, who were in a siri marriage, using the alternative charge of Article 44(3) of the Domestic Violence Law. It is necessary to reassess whether Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence can be applied in such cases. Therefore, this research aims to examine the legal standing of siri marriage in fulfilling the elements of Article 44 of the Domestic Violence Law and to review the judge's considerations in ruling on the alternative charge in a domestic violence case involving a siri marriage. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The specification of this research is prescriptive, using secondary data sources. The data collection method is a literature study, which is then presented through narrative text. The research findings indicate that siri marriage does not have the status of a valid marriage and does not fulfill the elements of Article 44 of the Domestic Violence Law. Furthermore, the judge's consideration of the third alternative charge, namely Article 44(3) of the Domestic Violence Law, was inaccurate, as the proof in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) did not satisfy the elements of that article, and the judge should have considered the other alternative charges in reaching a decision.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman