Update Artikelilmiah: 46277

MUHAMMAD ARIES FIRDAUS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kasus sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN Bandung yang melibatkan permintaan data siswa oleh Mansurya Manik menyoroti pentingnya prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bertujuan untuk meneliti prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku dan meninjau pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Putusan Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG merupakan salah satu kasus sengketa keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta mengumpulkan data sekunder dari putusan pengadilan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbeda dengan penyelesaian sengketa PTUN lainnya, serta menyebabkan perluasan kompetensi absolut Peratun baik dari objek maupun subjek sengketa. Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan komisi Informasi dengan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan didasari oleh 3 (tiga) isu hukum terkait kepentingan mengajukan gugatan, kepentingan untuk mendapatkan informasi, dan Keberatan untuk memberikan informasi. Berdasarkan hal tersebut Mansurya Manik tidak berkepentingan atas informasi yang diminta, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak wajib memberikannya karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The public information disclosure dispute case at the Bandung State Administrative Court involving Mansurya Manik's request for student data highlights the importance of legal procedures and judges' considerations in resolving information disclosure disputes. Based on this, the researcher aims to examine the legal procedures in public information disclosure disputes at the State Administrative Court based on applicable regulations and review the legal considerations of judges in overturning the Decision of the West Java Provincial Information Commission. Decision Number 46/G/KI/2020/PTUN.BDG is one of the public information disclosure dispute cases. This research uses normative juridical methods with statutory, case, and conceptual approaches, and collects secondary data from relevant court decisions. The results showed that the procedural procedures in public information disclosure disputes at the PTUN based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure are different from other PTUN dispute resolutions, and have led to the expansion of Peratun's absolute competence both from the object and subject of the dispute. The judge's legal consideration in overturning the Information Commission's decision by granting the objection request from the objection applicant is based on 3 (three) legal issues related to the interest in filing a lawsuit, the interest in obtaining information, and the objection to providing information. Based on this, Mansurya Manik has no interest in the information requested, and the Head of the West Java Education Office is not obliged to provide it because it is exempt information.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman