Update Artikelilmiah: 4627

SOLIKHATUN ISNAINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Globalisasi mempengaruhi munculnya blok-blok perdagangan dunia yang berintegrasi dalam lingkup regional guna memperkuat perekonomian internal negara anggota maupun kawasan ASEAN. ASEAN bermaksud memulihkan perekonomian dari krisis yang terjadi tahun 1997-1998 yang merusak tatanan perekonomian ASEAN melalui Declaration of Bali Concord II dalam KTT ASEAN di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003 dengan membentuk Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri atas Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. 
Untuk mengetahui integrasi ekonomi regional ASEAN dalam sudut pandang Hukum Internasional berkaitan dengan kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik suatu simpulan.
Status ASEAN sebagai organisasi antarnegara mempengaruhi kesepakatan-kesepakatan mengenai integrasi ekonomi regional ASEAN berdasarkan prinsip non-interference dan respect sovereignty yang tercantum dalam Pasal 2 ASEAN Charter 2007, membuat ASEAN tidak dapat secara maksimal berintegrasi sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada negara anggotanya. Dikorelasikan dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tertuang dalam Blueprint ASEAN Economic Community 2003 membutuhkan komitmen yang tinggi dalam berbagai aspek, tidak sejalan dengan realita birokrasi Indonesia yang tidak efektif dan efisien, korupsi dan belum direalisasikannya Undang-Undang Perdagangan membuat Indonesia tidak sepenuhnya siap menghadapi arus bebas barang yang merupakan salah satu elemen dalam implementasi pasar tunggal ASEAN yang berbasis produksi internasional.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
	Globalization influence the emergence of trading blocs in the world that integrated in regional scope to strengthen the internal economy of member states and ASEAN’s area. ASEAN intend to restore their economical from the global financial crisis in 1997-1998 which ruin the economical system of ASEAN through the Declaration of Bali Concord II within ASEAN Summit in Bali on October 7th, 2003 to establish ASEAN Community consisting of ASEAN Economic Community, ASEAN Political-Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community. 
	To determine the regional economic integration of ASEAN in the viewpoint of international law relating to the readiness of Indonesia to face the ASEAN Economic Community, then this minithesis used a normative juridical of research with statute approach and conceptual approach. The result of this study presented in systematically description and analyzed qualitatively then drawn a conclusion.
	Status of ASEAN as an intergovernmental organization affected the agreements regarding regional economic integration of ASEAN based on the principles of non-interference and respect sovereignty attached in Article 2 of the ASEAN Charter in 2007, making ASEAN can not optimally integrated that does not have authority to impose sanctions on its members. Correlated with the readiness of Indonesia to face ASEAN Economic Community embodied in the ASEAN Economic Community Blueprint 2003 require high commitment in many aspects, it is not in line with the reality of Indonesian bureaucracy which is ineffective and inefficient, corruption and not realize Trade Act yet, made Indonesia not fully prepared to face free flow of goods, as one of elements in the implementation of ASEAN single market and international production based.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman