Update Artikelilmiah: 46248

DIYYAH AYU IMTIHANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan  putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian untuk menganalisis eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis akibat hukum bagi debitur dan kreditur setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data skunder digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi perlindungan hak kreditur. Hal tersebut diketahui dari penentuan cidera janji atau wanprestasi yang tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Kreditur pada saat akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Perubahan tersebut berdampak pada proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan apabila Debitur terbukti cidera janji. Perubahan tersebut juga mengurangi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, membatasi parate eksekusi, dan menghilangkan kekhususan jaminan fidusia dalam kemudahan proses eksekusinya. Akibat hukum dari hal tersebut Kreditur kehilangan kemampuan untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa putusan wanprestasi terhadap Debitur. Hal ini juga mengurangi hak preferen yang dimiliki oleh Kreditur, serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is a decision to decide a fiduciary guarantee case. All judicial decisions must have a legal impact on various parties. The purpose of the research is to analyze the execution of fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 and analyze the legal consequences for debtors and creditors after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This research was conducted using normative juridical research methods in which secondary data was used as supporting data. The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reduces the protection of creditor rights. This is known from the determination of a breach of promise or default that may not be carried out unilaterally by the Creditor when executing a fiduciary security object. This change has an impact on the execution process that cannot be carried out immediately if the debtor is proven to be in default. The amendment also reduces the executorial power of the fiduciary security certificate, limits parate execution, and eliminates the specificity of fiduciary security in the ease of the execution process. As a legal consequence, the Creditor loses the ability to file an execution petition to the court without a default judgment against the Debtor. This also reduces the preferred rights owned by the Creditor, and creates uncertainty in the execution process of fiduciary guarantees.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman