Home
Login.
Artikelilmiahs
45829
Update
SATRIA NASHUHA DHARMA
NIM
Judul Artikel
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA (Studi Kasus Pengembalian Aset Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kesatuan unit dari Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menerima mandat untuk mengembalikan aset rumah dinas milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. Aset tersebut dikuasai sejak puluhan tahun oleh ahli waris dari mantan Sekretaris Daerah Purbalingga. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas JPN dalam proses pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi oleh JPN dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara observasi. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas JPN dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan peran penting kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. JPN bertugas mewakili pemerintah daerah dengan langkah strategis, seperti pendampingan stakeholders, pendataan, bantuan hukum, serta tindakan hukum lain untuk mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Selain itu, dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, JPN mempunyai tiga faktor penghambat, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas pendukung.
Abtrak (Bhs. Inggris)
State Attorney Prosecutors (JPN) as a unit of the Purbalingga District Prosecutor's Office has received a mandate to return the asset of the regional government’s official residence located in Purbalingga Kidul Village, Purbalingga District. These asset have been controlled for decades by the heirs of the former Purbalingga Regional Secretary. This research analyzes how JPN carries out its duties in the process of returning asset belonging to the Regional Government of Purbalingga Regency. This research also analyzes the obstacles faced by JPN in carrying out its duties to return asset belonging to the Regional Government of Purbalingga Regency. This research is empirical legal research with analytical descriptive research specifications, using primary and secondary data through observation interviews. The results of this research show that the implementation of JPN's duties in returning asset belonging to the Regional Government of Purbalingga Regency shows the important role of the prosecutor's office in the field of Civil and State Administration. JPN is tasked with representing regional government with strategic steps, such as stakeholders assistance, data collection, legal assistance, and other legal actions to return asset controlled by third parties unlawfully. Apart from that, in returning asset belonging to the Regional Government of Purbalingga Regency, JPN has three inhibiting factors, namely legal factors, law enforcement factors, and supporting facilities or facilities factors.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save