Update Artikelilmiah: 45815

MAS ALIF AHSAN WIDIANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini menganalisis formulasi kebijakan Inwal No 12 Tahun 2023 dalam respon pemerintah lokal Kota Depok sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui observasi studi literatur yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan formulasi kebijakan dengan teori analisis institusionalisme. Hasil penelitiian ini memperlihatkan bahwa Inwal tersebut mengarah pada langkah-langkah konkret, melibatkan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, uji emisi kendaraan, dan peningkatan pengawasan industri. Praktik kebijakan Inwal ini merupakan langkah instansi pemerintah dalam menerapkan pengendalian pencemaran udara yang ada di Kota Depok melewati pelaksanaan dari beberapa perangkat daerah yang ada. Dalam proses formulasi dan implementasi Inwal No. 12 Tahun 2023, berbagai elemen institusional berperan signifikan. ASN dan Non-ASN diharapkan mematuhi aturan baru, seperti penggunaan transportasi umum dan uji emisi kendaraan. Kepatuhan ini didorong oleh penegakan hukum dan pengawasan oleh instansi dinas terkait. Selain itu, hasil dari penelitian ini mengharuskan koordinasi yang kuat antar-instansi yang terkait, seperti DLHK, DPUPR, dan Bappeda sebagai instansi yang menaungi kebijakan Inwal No.12 Tahun 2023. Koordinasi ini memerlukan mekanisme komunikasi dan kerjasama di antara instansi-instansi tersebut. Dengan demikian kebijakan Inwal ini merupakan langkah pemerintah lokal dalam mengawasi dan mengendalikan pencemaran udara yang ada di Kota Depok. Diharapkan dengan pengimplementasian yang melibatkan berbagai suku dinas, pengawasan ketat, dan edukasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di Kota Depok.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The development of urban space, especially in riv This study analyzes the formulation of the Inwal policy No. 12 of 2023 in the response of the local government of Depok City as an effort to control air pollution. The research method used is a qualitative method through observation of relevant literature studies according to research needs. The theoretical framework used in this study uses a policy formulation with the theory of institutionalism analysis. The results of this study show that the Inwal leads to concrete steps, involving various parties to optimize the use of public transportation, vehicle emission tests, and increasing industrial supervision. The practice of this Inwal policy is a step by government agencies in implementing air pollution control in Depok City through the implementation of several existing regional apparatuses. In the process of formulating and implementing Inwal No. 12 of 2023, various institutional elements play a significant role. ASN and Non-ASN are expected to comply with new regulations, such as the use of public transportation and vehicle emission tests. This compliance is driven by law enforcement and supervision by related agency agencies. In addition, the results of this study require strong coordination between related agencies, such as DLHK, DPUPR, and Bappeda as agencies that oversee the Inwal policy No. 12 of 2023. This coordination requires a communication and cooperation mechanism between these agencies. Thus, this Inwal policy is a step by the local government in monitoring and controlling air pollution in Depok City. It is hoped that with the implementation involving various sub-agencies, strict supervision, and public education, it will have a positive impact on air quality in Depok City.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman