Home
Login.
Artikelilmiahs
45717
Update
FEMY PRIDANTI LEKSANI
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “TRICO” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGOGRAFIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 905 K/PDT.SUS-HKI/2023
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Perlindungan dapat diperoleh dengan mendaftarkan merek barang atau jasanya. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif atau prinsip first to file. Merek yang telah didaftarkan, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan suatu merek ditolak pendaftarannya. Merek yang sudah terdaftar di Daftar Umum Merek juga dapat dimintai penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek TRICO dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menujukan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke tingkat kasasi atas ditolaknya permohonan penghapusan Merek TRICO milik Penggugat. Majelis Kasasi menolak permohonan Penghapusan Merek Tergugat karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Komisi Banding Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah merek milik Penggugat masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan Merek TRICO milik Tergugat masih memperoleh perlindungan hukum.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Protection can be obtained by registering the trademark of goods or services. Trademark registration in Indonesia adheres to the constitutive registration system or the first to file principle. Trademarks that have been registered, there are provisions that can result in a trademark refused registration. Trademarks that have been registered in the General Register of Trademarks can also be requested for removal of trademark registration by interested third parties. The purpose of this research is to find out how the legal protection of the TRICO Trademark and its legal consequences based on the 2016 Trademark Law on Trademarks and Geographical Indications in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The data source used is secondary data with data collection methods by literature study. Then analyzed using qualitative normative methods and presented in the form of narrative text. Based on the results of research and discussion indicate that the Plaintiff filed a lawsuit to the cassation level for the denial of the application for the removal of the Plaintiff's TRICO Trademark. The Cassation Council rejected the application for the removal of the Defendant's Trademark because the Plaintiff should have filed a lawsuit for the denial of the application for registration of the trademark by the Trademark Appeal Commission in the Decision of the Supreme Court of the Republic Number 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in accordance with the provisions of Article 30 paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal effect is that the Plaintiff's trademark still does not get legal protection. While the Defendant's TRICO Trademark still obtained legal protection.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save