Update Artikelilmiah: 45513

ALKAUTSAR ZAM SAPUTRO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peredaran Narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sehingga bagi pelaku peredaran Narkotika dapat dijatuhi pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan dasar pertimbangan  hukum  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat prespektif analisis. Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Pwt. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan,  data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor  274/Pid.Sus/2018/PN Pwt, telah sesuai dengan doktrin tentang syarat-syarat pemidanaan memenuhi unsur perbuatan dan orang. Seluruh unsur dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) UU   No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,   telah terpenuhi. Dasar dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor  274/Pid.Sus/2018/PN Pwt, Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dasar memutus berpedoman pada Pasal 84 KUHAP, dasar memutus juga telah berpijak pada syarat-syarat pemidanaan baik berkaitan dengan perbuatannya maupun orangnya, serta terpenuhinya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan hukum Hakim juga telah berpijak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf  f.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Narcotics distribution is an act that is prohibited by law, so that perpetrators of narcotics distribution can be punished with criminal penalties. The aim of this research is to analyze the application of the elements of criminal acts without the right to be an intermediary in the buying and selling of Class I narcotics and the basis of the judge's legal considerations in imposing a crime on the defendant. The research method was carried out using a normative juridical approach, with an analytical perspective. Secondary data source Purwokerto District Court Decision Number 274/Pid.Sus/2018/PN Pwt. Data collection using literature study, data presented in the form of descriptions, data analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the application of the elements of a criminal act without the right to be an intermediary in the buying and selling of Class I Narcotics in the Purwokerto District Court Decision Number 274/Pid.Sus/2018/PN Pwt, is in accordance with the doctrine regarding conditions The conditions for punishment meet the elements of act and person. All elements in the formulation of Article 114 Paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, has been fulfilled. The basis for imposing a crime in case Number 274/Pid.Sus/2018/PN Pwt, the judge has considered the basis for the trial as regulated in Article 50 of Law No. 49 of 2009 concerning Judicial Power. The basis for the decision is guided by Article 84 of the Criminal Procedure Code. The basis for the decision is also based on the terms of the sentence, both in relation to the act and the person, as well as the fulfillment of valid evidence as regulated in Article 183 of the KUHAP. The judge's legal considerations were also based on the aggravating and mitigating circumstances of the defendant as regulated in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code letter f.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman