Update Artikelilmiah: 45083

MUHAMMAD ARRAFI HERLIANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kesinambungan dan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja merupakan tujuan yang hendak dicapai sehingga tercipta keharmonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha. LKS Bipartit didirikan sebagai inisiatif pemerintah untuk memfasilitasi pengusaha dan pekerja dalam menjalin keharmonisan hubungan industrial guna mengurangi banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan LKS Bipartit serta kendala dan hambatan yang dihadapi lembaga tersebut dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial di perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis serta spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, LKS Bipartit berkedudukan sebagai sarana hubungan industrial seperti yang tercantum dalam Kepmenakertrans No. 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. LKS Bipartit memiliki peran sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja mengenai ketenagakerjaan di perusahaan, sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Permenakertrans No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Dalam praktiknya, LKS Bipartit menghadapi kendala dan hambatan yang berasal dari unsur eksternal dan internal. Unsur eksternal meliputi pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja yang belum optimal, sementara unsur internal meliputi kurangnya pemahaman anggota LKS Bipartit terkait fungsi serta urgensi pendirian LKS Bipartit di perusahaan. Pemerintah dan pengusaha perlu melakukan pembenahan regulasi dan menekankan urgensi peran LKS Bipartit.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The continuity and balance between employers and employees are objectives to be achieved to create harmonious relations between them. The Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) was established as a government initiative to facilitate employers and employees in establishing harmonious industrial relations to reduce the number of industrial relations disputes occurring in Indonesia. This study aims to evaluate the regulation of LKS Bipartit and identify the challenges and obstacles faced by the institution in creating harmonious, dynamic, and equitable industrial relations and preventing industrial relations disputes in companies.

This research employs a normative juridical method with a legislative and analytical approach and descriptive-analytical research specification. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection in this study uses literature review and document study methods, which are then presented in narrative text using qualitative normative analysis as the data analysis method.

Based on the research findings and discussions, LKS Bipartit functions as a means of industrial relations as stipulated in Minister of Manpower and Transmigration Decree No. 76 of 2024 on Guidelines for the Implementation of Pancasila Industrial Relations. LKS Bipartit serves as a communication and consultation forum between employers and employees on employment-related matters in the company to prevent industrial relations disputes as outlined in Law No. 13 of 2003 on Manpower in conjunction with the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER.32/MEN/XII/2008 on Procedures for the Establishment and Membership Composition of the Bipartite Cooperation Institution. In practice, LKS Bipartit encounters challenges and obstacles from both external and internal sources. External challenges include the insufficient guidance and supervision from the Department of Manpower in the implementation of LKS Bipartit's duties in companies, while internal challenges include the lack of understanding among LKS Bipartit members regarding the functions and urgency of establishing LKS Bipartit in companies. The government and employers need to improve regulations and emphasize the urgency of the role of LKS Bipartit.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman