Update Artikelilmiah: 45077

ALYA AZZAHRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan dalam Islam. Perceraian tidak saja berdampak pada pihak yang bersangkutan, akan tetapi dampaknya berakibat pula pada anak. Salah satu akibat perceraian adalah perebutan hak asuh anak (hadhanah) suami istri. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak asuh anak kepada bapak dan hak asuh anak dibawah umur.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada Bapak setelah perceraian menurut putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan Bagaimana akibat hukum berdasarkan Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn tentang pemberian hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada bapak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif, sistematis dan logis guna memperoleh penjelasan dari masalah tersebut.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwaperalihan hak asuh anak 
terhadap penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn. mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013. Menurut peneliti, sebaikanya dalam pertimbangan hukum hakim dilengkapi dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap orang tua adalah hak asuh dialihkan kepada Ayahnya karena Ibunya tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang 
yang cukup terhadap anaknya. Ketentuan pada SEMA No. 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada Ayahnya jika dapat memberikan dampak positif ke anak.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Divorce is the termination of the marriage rope that is prescribed in Islam. Divorce not only has an impact on the parties concerned, but also on the children. One of the consequences of divorce is the struggle for child custody (hadhanah) between husband and wife. Therefore, this study aims to determine the basis of the judge's legal considerations in granting child custody to the father and custody of minors.
 
The formulation of the problem is how the basis of the judge's legal considerations in giving custody of minors to the father after divorce according to Decision Number 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn and what are the legal consequences based on Decision Number 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn regarding the granting of custody of minors who fall to the father after divorce. This research uses normative juridical research which is then analyzed normatively, systematically and logically in order to obtain an explanation of the problem.

The results of the research can be concluded that the transfer of child custody rights to the Medan Religious Court determination Number 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn. based on the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 105 letter a. Article 59 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Article 26 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 jo. Article 10 paragraph (2) of Minister of Social Affairs Regulation Number 21 of 2013. According to the researcher, it would be better if the judge's legal considerations were complemented by Article 156 of the Compilation of Islamic Law. The legal effect on parents is that custody is transferred to the father because the mother cannot provide sufficient attention and affection for the child. The provisions in SEMA No. 1 of 2017 explain that child custody can be transferred to the father if it can have a positive impact on the child.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman