Update Artikelilmiah: 44811

DEMAS EVAN NUR AKBAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Paksaan Perkawinan menjadi salah satu penyebab dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Wonogiri dengan Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng. Adapun putusan tersebut mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena paksaan yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon (isteri) dan Termohon (suami). Selama masa perkawinan yang berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri (qobla dhukul).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan spesifik penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng hanya mendasar pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Penulis, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut hanya berakibat terhadap hubungan suami istri yaitu putusnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dan status kedua belah pihak kembali seperti semula, yaitu lajang layaknya sebelum melakukan perkawinan.

Kata Kunci: Paksaan, Pembatalan Perkawinan

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage annulment occurs because the conditions of marriage are not fulfilled. Forced marriage is one of the causes of marriage annulment. A case like this occurred at the Wonogiri Religious Court with Decision Number 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng. The decision is regarding a request for annulment of marriage due to coercion by the parents of the Petitioner (wife) and the Respondent (husband). During the marriage period which lasted about 1 (one) month, the Petitioner and the Respondent had never had conjugal relations (qobla dhukul).

The formulation of the problem of this research is how the legal considerations of the judge in granting the annulment of marriage in Decision Number 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng and what are the legal consequences of the annulment of marriage in that case. This research uses the Normative Juridical method with specific analytical descriptive research. The data source used is secondary data with data collection methods based on literature studies which are then presented in the form of narrative text with qualitative normative analysis methods.

The results of the research can be concluded that the legal considerations of the judge in Decision Number 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng are only based on Article 6 paragraph (1) and Article 22 of Law Number 1 of 1974, jo Article 71 letter (f) and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. According to the author, the Panel of Judges can add Article 23 letter (b) of Law Number 1 Year 1974 jo Article 73 letter (b) of the Compilation of Islamic Law, Article 25 of Law Number 1 Year 1974 jo Article 74 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law and Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 Year 1974 jo Article 72 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of the annulment of the marriage only have an effect on the husband and wife relationship, namely the breakup of the husband and wife relationship between the Petitioner and the Respondent so that both are considered to have never been married and the status of the two parties returns to what it was, namely single as before the marriage.

Keywords: Coercion, Marriage Annulment

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman