Home
Login.
Artikelilmiahs
44726
Update
MUHAMMAD HILAL ZIDANE
NIM
Judul Artikel
NETWORKING GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SULAP SAMPAH BERUBAH UANG (SUMPAH BERUANG) DI KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Adanya Kebijakan “Sumpah Beruang” di Kabupaten Banyumas sebagai inovasi dalam pengelolaan sampah, namun informasi mengenai Kebijakan “Sumpah Beruang” tidak menyebar dengan luas ke masyarakat. Tidak meratanya penyebaran informasi tersebut menimbulkan pertanyaan seperti apa proses network governance yang terjadi dalam Kebijakan “Sumpah Beruang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengetahui seperti apa networking governance dalam implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” cenderung menggunakan bentuk Participant/Shared Governed Network. Namun, penggunaan bentuk ini belum optimal karena keterbatasan interaksi antara masyarakat dan anggota jaringan lainnya, menyebabkan informasi mengenai kebijakan tidak tersebar merata.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The existence of the "Sumpah Beruang" policy in Banyumas Regency is an innovation in waste management, but information about the "Sumpah Beruang" policy does not spread widely to the community. The uneven distribution of information raises the question of what kind of network governance process occurs in the "Sumpah Beruang" Policy. This research aims to describe, illustrate, and find out what networking governance looks like in the implementation of the "Sumpah Beruang" Policy in Banyumas Regency. The research method used in this research is qualitative with data collection through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the "Sumpah Beruang" Policy tends to use the Participant/Shared Governed Network form. However, the use of this form has not been optimal due to limited interaction between the community and other network members, causing information about the policy to be unevenly distributed.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save