Update Artikelilmiah: 44641

KHOTMA RIFA'I

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu Perseroan Terbatas. 
Pemegang saham bertanggung jawab atas Perseroan Terbatas hanya sebatas jumlah 
saham yang dimiliki. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh lebih dari satu subyek 
hukum dapat menimbulkan sengketa karena perbedaan kepentingan ataupun karena 
pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
khususnya Pasal 57 ayat (1) tentang syarat pengalihan saham, Pasal 86 ayat (1) 
tentang pelaksanaan RUPS, dan Pasal 87 ayat (2) tentang pengambilan keputusan 
untuk Perseroan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan 
hukum terhadap pemegang saham mayoritas dan akibat hukum atas pengalihan 
saham tanpa persetujuan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan yang diolah dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif 
yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 memberikan perlindungan 
hukum kepada Termohon Kasasi sebagai pemegang saham mayoritas pada Turut 
Termohon Kasasi dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. 
Perlindungan Hukum tersebut merupakan bentuk Perlindungan Hukum represif. 
Akibat hukum dari perbuatan Pemohon Kasasi yaitu hilangnya hak kepemilikan 
saham, hak memperoleh dividen, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh Termohon 
Kasasi selaku pemegang saham mayoritas.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Mayoritas, Pengalihan 
Saham, Perseroan Terbatas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Shares are proof of ownership of a Limited Liability Company. Shareholders 
are responsible for the Limited Liability Company only to the extent of the number 
of shares owned. Ownership of shares owned by more than one legal subject can 
lead to disputes due to differences in interests or due to violations of Law Number 
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, especially Article 57 
paragraph (1) concerning the conditions for transferring shares, Article 86 
paragraph (1) concerning the implementation of RUPS, and Article 87 paragraph 
(2) concerning decision making for Limited Liability Company. The research aims 
to determine the application of legal protection to majority shareholders and the 
legal consequences of transferring shares without approval based on the Limited 
Liability Company Law in Supreme Court Decision Number 239 K/Pdt/2023.
The approach method used in this research is normative juridical with 
descriptive analytical research specifications. The data sources used are secondary 
data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. 
The data collection method used is literature study which is processed and analyzed 
using qualitative normative methods which are then presented in the form of 
narrative text.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
Supreme Court Decision Number 239 K/Pdt/2023 provides legal protection to the 
Cassation Respondent as the majority shareholder of the Cassation Respondent by 
rejecting the cassation petition of the Cassation Petitioner. The legal protection is 
a form of repressive legal protection. The legal consequences of the actions of the 
Cassation Petitioner are the loss of share ownership rights, the right to receive 
dividends, and other rights owned by the Cassation Respondent as the majority 
shareholder.
Keywords: Legal Protection, Majority Shareholder, Share Transfer, Limited 
Liability Company.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman