Update Artikelilmiah: 4444

GALIH RAKASIWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan,
jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan,
sehingga mengeluarkan mani. Persetubuhan terhadap wanita belum cukup umur
disyaratkan dilakukan “di luar perkawinan” artinya pelaku dan korban tidak terikat dalam
suatu perkawinan. Apabila perbuatan pidana tersebut berlangsung secara teru-menerus atau
berlanjut maka termasuk dalam klasifikasi sebagai satu perbuatan berlanjut. Berdasarkan
hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal
81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto Nomor 03/Pid.Sus/2012/PN. PWT.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi
penelitian deskriptif dan sumber data adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan
data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen
dan putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek atau materi
penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan
Terdakwa MUHAJIR RASYID bin ROSIDI yang melakukan tindak pidana membujuk
anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut terhadap korban GITA
LUSIANA yang berumur 14 tahun, memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 23
Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu: 1) Unsur barangsiapa; 2) Unsur dengan
sengaja; 3) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4) Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan 5) Unsur
melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang
sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.
Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada
perkara Nomor 03/Pid.Sus/2012/PN. PWT. adalah: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan
Terdakwa; 3) Visum et Repertum; 4) Antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa
dan hasil Visum et Repertum mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian;
5) Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP; dan 6) Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu: unsur memenuhi rumusan
undang-undang, unsur bersifat melawan hukum dan Unsur kesalahan, yang terdiri dari
unsur mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dan
pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Sexual intercourse is the integration between the penis and vagina, so the penis must
be inserted into vagina, so it will squirt the sperm. The sexual intercourse in the women
under the age that is being conducted without any marriage relationship it means that the
suspect and victim do not being connected with the marriage. If this criminal act happens
sustainably so it can be classified into sustainably act. Based on the explanation above, so
this research aims to find out the implementation of elements in Article 81 (2) Ordinance
No. 23, 2002 jo Article 64 (1) KUHP and the Judge Consideration of Public Court of
Purwokerto in punishing in the Decision of Public Court of Purwokerto Number
03/Pid.Sus/2012/PN.PWT.
This research uses the method of normative juridical, with the descriptive research
specification and data source is the secondary data. And the method of collecting data by
learning the regulation of ordinance, literature book, document and court decision or
jurisprudence which related with the object or material in the research then analyzed
normatively and qualitatively.
Based on the result and discussion of research it is obtained the conclusion hat the
action of the Suspect MUHAJIR RASYID bin ROSIDI that conducts the criminal act by
inducing the children to do the sexual intercourse that doing sustainably to the victim GL
who has 14 year olds, it fulfills the elements of Article 81 (2) Ordinance No. 23 in 2002 jo
Article 64 (1) KUHP, that is: 1) the element of who; 2) the element of with intentionally;
3) the element to do the deceiving, the series of deceiving or persuade the children; 4) the
element of doing the sexual intercourse with her or with other; and 5) the element of
doing some sexual intercourse, so it must be considered as an act that must be continued
or followed up.
The judge consideration of Public Court of Purwokerto in punishing of criminal act
in the case Number 03/Pid.Sus/2012/PN. PWT. is: 1) the witness explanation; 2) the
suspect explanation; 3) Visum et Repertum; 4) among the explanation of witness, suspect
and the result of Visum et Repertum has the strong correlation and supported each other;
5) the fulfillment of element in Article 81 (2) Ordinance No. 23 in 2002 jo Article 64 (1)
KUHP; and 6) the fulfillment of criminal act elements, that is: the element of fulfillment
of ordinance formulation, the element to have the characteristic to against the law and the
mistake element that consisted of the element to be able to take responsibility, no any
reasons of forgiveness and correctness and the consideration that burdens and lighten.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman