Update Artikelilmiah: 4441

ADHISTY NURSANTI D H

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Skripsi ini mengambil topik permasalahan mengenai pengaturan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Banyumas.
Pengaturan netralitas PNS dalam Pemilukada di Kabupaten Banyumas tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang tercermin dalam berbagai macam ketentuan yang berisi larangan bagi PNS, yaitu : Larangan menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik; Larangan menjadi pelaksana kampanye, dan juru kampanye, apabila menjadi peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau pasangan calon peserta Pemilu, dan dilarang mengerahkan PNS, serta menggunakan fasilitas negara; Larangan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; Larangan memberikan dukungan kepada calon; serta Larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon.
Pengaturan netralitas PNS tercermin dalam berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pencalonan, panitia pemilihan, dan jenis sanksi, yaitu: melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri; PNS diberhentikan dari jabatan negeri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilukada tanpa izin dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat; dan Secara umum pelanggaran terhadap ketentuan netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This thesis is the topic concerns about neutrality adjustment settings Civil Servants (PNS) in the general election of regional head and deputy regional head (Pemilukada) in Banyumas Regency.
Setting neutrality of civil servants in the General Election in Banyumas scattered in various laws and regulations, reflected in various provisions that contain restrictions for civil servants, namely : Prohibition is a member and or managers of Political Parties; Prohibition became managing campaigns; and campaigners; if a civil campaign participants are prohibited from using attributes parties or election candidates couples; and civil servants are prohibited from deploying, and using state facilities; Prohibition made the decisions or actions that benefit or harm any candidate; Prohibition provides support to candidates; and ban this activity leads to bias against candidates; and ban this activity leads to bias against candidates. 
Setting the neutrality of civil servants is reflected in various provisions relating to the nomination, selection Committee, and types of sanctions, namely :  attach a statement from the office of the country resign, PNS removed from office since the country designated as a Candidate, Civil servants who are members of Election Committee without permission Disciplinary sanctions are Level Weight, and general violation of the neutrality of the civil service provisions may be subject to discipline punishment by Government Regulation No. 53 Year 2010.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman