Update Artikelilmiah: 44393

HUSNA LUKITANINGTYAS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2022 tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti  adanya gugatan beberapa partai akibat perubahan kebijakan pasca Putusan MKRI Nomor 55/PUU-XVIII/2020, banyaknya kesalahan data dan kualitas server SIPOL yang kurang memadai, peningkatan jumlah berkas partai politik yang dikembalikan oleh KPU, dan pelanggaran jumlah dan status dalam keanggotaan Partai Politik. Melihat masalah tersebut, manajemen kinerja KPU khususnya di KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana verifikasi administrasi dan faktual partai politik perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada manajemen kinerja KPU Kabupaten Banjarnegara dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 melalui model manajemen kinerja Deming yang terdiri dari perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pemantauan (monitoring), dan evaluasi (review) menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis  menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana, serta melakukan uji validitas data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja KPU Kabupaten Banjarnegara dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The verification of political parties participating in the 2024 elections which was held from August to December 2022 cannot be separated from various problems such as the lawsuit of several parties due to policy changes after the MKRI Decision Number 55/PUU-XVIII 2020, the number of data errors and the inadequate quality of the SIPOL server, the increase in the number of political party files returned by the KPU, and violations of the number and status in the membership of political parties. Seeing these problems, the performance management of the KPU, especially in the Regency/City KPU including the Banjarnegara Regency KPU as the implementer of administrative and factual verification of political parties, needs to be studied further. This research focuses on the performance management of the Banjarnegara Regency KPU in verifying political parties participating in the 2024 elections through the Deming performance management model consisting of planning, implementation, monitoring, and review using descriptive qualitative methods with purposive sampling informant selection techniques. The data sources used were primary and secondary data sources with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, which were analyzed using an interactive model according to Miles, Huberman, and Saldana, and tested the validity of the data using triangulation. This research shows that the performance management of the Banjarnegara Regency KPU in the verification process of Political Parties participating in the General Election in 2024 has been running well in accordance with existing regulations even though the implementation is still not optimal.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman