Update Artikelilmiah: 44364

NINING TIAS SEPTIANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kurator, berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Tugas Kurator dalam melakukan pemberesan dan pengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam praktik sulit sekali dilakukan apabila debitor pailit melakukan perlawanan. Salah satu kasus yaitu sebagaimana dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA/JKT.PST, dimana Debitur Pailit mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta pailit yang diterbitkan oleh Kurator. Melihat   hal   tersebut   perlu   suatu   bentuk nyata perlindungan  hukum  bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kurator telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 26/Pdt.Sus.PKPU/ 2016/PN.NIAGA/JKT.PST, hal tersebut diberikan karena Kurator tidak melakukan penyimpangan dalam penerbitan Daftar Pembagian Harta Pailit, oleh karena itu Kurator wajib segera membayarkan pembagian harta pailit yang sudah ditetapkan berdasarkan nilai besaran pembagian yang sudah ditetapkan dalam daftar pembagian kepada para kreditur.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The curator has the authority to carry out the duties of management and/or settlement of bankruptcy assets, starting from the date the bankruptcy declaration agreement is stipulated. The task of the Curator in carrying out settlements and administration as intended in Article 16 of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations is in practice very difficult to carry out if the bankrupt debtor puts up resistance. One of the cases is as in Decision Number 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo Number: 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA/JKT.PST, where the Bankrupt Debtor submits approval to the list of distribution of bankruptcy assets issued by the Curator. Seeing this, there is a need for a form of real legal protection for the Curator in carrying it out.
The method used in this research is normative juridical with descriptive research specifications. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was carried out using library research, the data obtained was presented in narrative text, and the data analysis method used was the qualitative normative method.
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Curator has received legal protection in Decision Number 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Number: 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA/JKT.PST, this was given because the Curator did not make any irregularities in publishing the List of Distribution of Bankruptcy Assets, therefore the Curator is obliged to immediately pay the distribution of bankruptcy assets that has been determined based on the value of the distribution amount that has been determined in the list of distributions to creditors.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman