Home
Login.
Artikelilmiahs
44233
Update
DHUHITA NOORLITA SARI
NIM
Judul Artikel
POLITIK KRIMINAL PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan mudahnya berbagai macam jenis narkotika masuk ke Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan maraknya tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia seperti Kabupaten Banyumas. Penanganan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal atau politik kriminal. Dalam politik kriminal penanganan tindak pidana narkotika, terdapat upaya non penal (sarana di luar hukum pidana) dan upaya penal (sarana hukum pidana) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya non penal dan upaya penal serta hambatan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode pengumpulan wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas melakukan politik kriminal berupa upaya non penal serta upaya penal dalam menangani tindak pidana narkotika. Faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran masyarakat masih menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana narkotika.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Along with the advancement of science and technology, it has made it easy for various types of narcotics to enter Indonesia. This has resulted in the rise of narcotics crimes occurring in Indonesian regions such as Banyumas Regency. Handling narcotics crimes can be done through a criminal policy or criminal politics. In the criminal politics of handling narcotics crimes, there are non-penal efforts (means outside the criminal law) and penal efforts (means of criminal law) carried out by the Banyumas Regency National Narcotics Board. The research aims to find out the non-penal and penal efforts and obstacles in handling narcotics crimes by the National Narcotics Board of Banyumas Regency. This research is a juridical sociological research with qualitative research methods and descriptive research specifications. Types and sources of data include primary data and secondary data obtained by interview and literature collection methods. Based on this research, it is found that the National Narcotics Agency of Banyumas Regency conducts criminal politics in the form of non-penal efforts and penal efforts in handling narcotics crimes. The facilities factor and the public awareness factor are still an obstacle in handling narcotics crimes.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save