Update Artikelilmiah: 44171

CONSTANTINUS MAXIMILIANUS AURELIUS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perjanjian homologasi adalah perjanjian perdamaian yang berupa rencana pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur yang sudah di sahkan oleh pengadilan. Perjanjian homologasi dapat dibatalkan dan diatur dalam pasal 1859 KUHPerdata tertulis bahwa perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan.Oleh karena, itu pemohon meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk dapat membatalkan perjanjian homologasi dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian homologasi bagi termohon. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder khususnya putusan Nomor 39/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst JO Nomor 175/Pdt. SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan bahwa termohon telah lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian homologasi sehingga pengadilan menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pembatalan perjanjian homologasi dan akibat hukum bagi yang tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian homologasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The conciliation validation is a conformity settlement that takes the form of a debt repayment plan by the debtor to the creditor, which has been ratified by the court. The conciliation validation can be annulled and is regulated in Article 1859 of the Civil Code, which states that peace can be annulled if there has been an error regarding the person concerned or the subject of the dispute. Peace can be annulled in all respects if fraud or coercion has occurred. This study aims to determine the judge's considerations for canceling the conciliation validation and the legal consequences of the annulment of the conciliation validation for the respondent. The research method used is normative juridical with a legislative and and secondary legal materials, especially decision Number 39/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst JO Nomor 175/Pdt. SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The results of the study obtained that the respondent has defaulted on fulfilling its obligations in the conformity validation and is declared bankrupt with all its legal consequences. Therefore, this research is expected to provide a significant contribution to understanding the dynamics of conciliation validation annulment and the legal consequences for those who unable to fulfill the content of the conciliation validation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman