Home
Login.
Artikelilmiahs
44159
Update
MANUEL DESESKO PISTARIS
NIM
Judul Artikel
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK “CROSSTREK” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Merek merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi kepemilikan dan penggunaannya di Indonesia. Perlindungan kepemilikan dan penggunaan merek di Indonesia diperoleh dengan cara pendaftaran merek kepada negara melalui Ditjen KI. Merek yang telah didaftarkan kepada negara dapat diajukan penghapusannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Sengketa penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang dibahas penulis adalah penghapusan merek “Crosstrek” oleh penggugat Subaru Corporation melawan tergugat Motor Image Enterprises PTE. LTD. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis hukum dan akibat hukum tentang penghapusan merek “Crosstrek” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah melalui studi kepustakaan, dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berhasil membuktikan bahwa merek “Crosstrek” sebagai merek yang tidak digunakan dalam perdagangan di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga menerima gugatan penghapusan merek “Crosstrek” sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum yang timbul dari penerimaan penghapusan merek “Crosstrek” adalah merek “Crosstrek” milik tergugat dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Ditjen KI dan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Namun, pengaturan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan masih belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The trademark is an intellectual property that is protected ownership and use in Indonesia. Protection of ownership and use of a trademark in Indonesia is obtained through trademark registration to the state through Ditjen KI. The trademark registered to the state can be filed for removal by interested third parties through a lawsuit in the Commercial Court. The trademark removal dispute by an interested third party discussed by the author is the removal of the trademark "Crosstrek" by the applicant Subaru Corporation against the respondent Motor Image Enterprises PTE. LTD. The study aims to determine the legal analysis and legal consequences of the abolition of the "Crosstrek" trademark based on Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications in Decision Number 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. The approach method used is the normative juridical method with prescriptive research specifications. The data source is secondary data processed through literature study, analyzed using qualitative normative methods, and presented as narrative text. The results of the research show that the Panel of Judges of the Commercial Court declared the applicant as an interested third party in filing a trademark abolition lawsuit and successfully proved that the "Crosstrek" trademark was not used in trade in the territory of Indonesia for 3 (three) consecutive years so that the Panel of Judges of the Commercial Court accepted the lawsuit for the removal of the "Crosstrek" trademark under the requirements outlined in Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences arising from the acceptance of the removal of the "Crosstrek" trademark is that the "Crosstrek" trademark owned by the respondent is removed from the General Register of Trademarks by the Director General of Intellectual Property Rights and the relevant trademark certificate is declared invalid. However, arrangements regarding interested third parties are still not regulated in Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save