Home
Login.
Artikelilmiahs
44115
Update
EARLYANNE ANDREA SAROSA
NIM
Judul Artikel
KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BERIMPLIKASI HUKUM PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing merupakan dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang wajib dibayar oleh Pemberi Kerja atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya, sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria dan prosedur pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah, serta untuk menganalisis implikasi hukum pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kriteria pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah didasarkan pada subjek yaitu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, dan objek yaitu pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Prosedur pembayaran dana kompensasi Tenaga Kerja Asing di daerah dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan dengan menggunakan sistem OSS (Online Single Submission). Implikasi hukum dari pembayaran dana kompensasi Tenaga Kerja Asing di daerah adalah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di daerah. Terdapat perbedaan terkait pendapatan pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tidak semua Tenaga Kerja Asing yang bekerja di suatu daerah melakukan pembayaran di daerah tersebut, pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi jumlah Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan di daerahnya, adanya dinamika perubahan kebijakan, dan situasi global yang terus berkembang.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The Foreign Worker Compensation Fund is a compensation fund for the use of Foreign Workers which must be paid by the Employer for each Foreign Worker they employ, as non-tax state revenue or regional income in the form of regional levies. This research aims to analyze the criteria and procedures for paying compensation funds for the use of foreign workers in the regions, as well as to analyze the legal implications of paying compensation funds for the use of foreign workers on local income. This research is normative legal research using a normative juridical approach. The approach methods used in this research are the statutory approach and the analytical approach. The specifications of this research are prescriptive using data sources in the form of secondary data. The data collection method in this research was carried out by means of literature study and document study and presented in the form of narrative text. The research results show that the criteria for payment of compensation funds for the use of foreign workers in the regions are based on the subject, namely Employers of Foreign Workers, and the object, namely regional income in the form of regional levies. The procedure for paying compensation funds for foreign workers in the regions is carried out by the employment department using the OSS (Online Single Submission) system. The legal implication of paying compensation funds for foreign workers in the regions is as a form of control and supervision of foreign workers in the regions.. There are differences regarding the legal implications of paying compensation funds for the use of foreign workers in the Banyumas Regency and Purbalingga Regency, which are influenced by several factors, namely not all foreign workers who work in an area make payments in that area, the regional government cannot intervene in the number of workers. Foreign workers employed in their regions, the dynamics of policy changes, and the global situation that continues to develop.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save