Home
Login.
Artikelilmiahs
44001
Update
RIZQI ALMASITTA YAHYA
NIM
Judul Artikel
KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TINDAKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN DAN MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2022 menyebabkan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ pada September 2022, yang memperluas kewenangan Pj Kepala Daerah dalam memberikan Hukuman Disiplin dan Mutasi ASN. Namun, pada April 2023, diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 mengembalikan limitasi kewenangan yang ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan Pj Kepala Daerah dalam memberikan hukuman disiplin dan mutasi ASN pasca Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, serta menilai keabsahan tindakan Pj Kepala Daerah. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisis dan perundangundangan dengan jenis penelitian yuridis normatif serta spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang tidak sah pada Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/Sdj Tahun 2022, sementara Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 mengembalikan limitasi kewenangan sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. Adanya diharmonisasi peraturan memicu Pj Kepala Daerah melampaui wewenangnya sehingga tindakannya tidak sah. Bagi ASN yang dirugikan atas keputusan Pj Kepala Daerah yang melampaui wewenangnya dapat mengajukan banding administrasi, keberatan dan gugatan ke pengadilan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The appointment of Acting Regional Heads in Provinces and Districts/Municipalities in 2022 caused the Minister of Home Affairs to issue Home Affairs Circular Number 821/5492/SJ in September 2022, which expanded the authority of Acting Regional Heads in granting Disciplinary Punishments and Mutations of Civil Servants. However, in April 2023, the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 restores the limitations of the existing authority. This study aims to examine the authority of the Acting Regional Head in providing disciplinary punishment and mutation of ASN after the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ of 2022 and Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023, as well as assess the validity of the actions of the Agcting Regional Head. The approach method used is analysis and legal method, with normative juridical research types and prescriptive research specifications. The data sources used are primary and secondary legal material sources using the literature study data collection method. The results showed an unauthorized expansion of authority in the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/Sdj of 2022, while Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 restored the limitation of authority in accordance with Goverment Regulation Number 49 of 2008. The existence of disharmonious regulations triggers the Acting Regional Head to exceed their authority so that their actions are illegitimate. For civil servants who are aggrieved by the decision of the Acting Regional Head who exceeds their authority, they can file administrative appeals, objections and lawsuits to the court.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save