Update Artikelilmiah: 43961

ISMA JULIA NINGRUM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Anak merupakan subjek hukum yang rentan menjadi korban tindak pidana sehingga memerlukan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan restitusi. Namun, dalam salah satu contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Purwokerto pada tahun 2023, implementasi restitusi masih mengalami banyaknya kendala dan hambatan yang menyebabkan pelaku belum membayarkan restitusinya terhadap korban. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai metode pendekatan yuridis empiris dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah 
dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dengan bentuk teks naratif serta metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kerugian yang diperhitungkan hanya kerugian materiilnya saja 
serta belum terlaksananya pemenuhan restitusi terhadap korban dalam kasus yang ini dikarenakan tidak adanya upaya paksa yang mengikat korban untuk segera membayarkan restitusi tersebut. Adapun faktor penghambat implementasi restitusi 
dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terdiri dari substansi hukum yaitu belum adanya aturan yang mengatur terkait upaya paksa terhadap pelaku untuk membayarkan restitusinya. Adapun faktor struktur hukum yaitu masih adanya terdapat ketidak seragaman pemahaman tiap Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto mengenai restitusi itu sendiri. Adapun faktor kultur hukum yaitu minimnya 
pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Children are legal subjects who are vulnerable to becoming victims of criminal acts so they need protection. One form of protection for children as an effort to fulfill children's rights is to provide restitution. However, in one example of a case of child abuse that occurred in Purwokerto in 2023, the implementation of restitution still experiences many obstacles and obstacles that cause the perpetrator to not pay restitution to the victim. Therefore, the purpose of this study is to determine how the implementation of restitution for child victims of sexual abuse and the factors inhibiting the implementation of restitution for child victims of sexual abuse at the Purwokerto District Attorney's Office. This type of research is qualitative research that uses an empirical juridical approach method with descriptive research specifications. Types and sources of data using primary data and secondary data. Primary data collection methods were obtained by interview, and secondary data were obtained by literature study. The data obtained is processed by data reduction, data display, and data categorization which is presented in the form of narrative text and qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, it shows that the losses taken into account are only material losses and the fulfillment of restitution to victims in this case has not been implemented due to the absence of forced efforts that bind the victim to immediately pay the restitution. The inhibiting factors for the implementation of restitution in cases of criminal acts of child abuse consisting of the substance of the law, namely the absence of rules governing forced efforts against the perpetrator to pay restitution. The legal structure factor is that there is still a lack of uniformity in the understanding of each prosecutor at the Purwokerto District Attorney's Office regarding restitution itself. The legal culture factor is the lack of public knowledge about the importance of restitution as a form of legal protection.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman