Home
Login.
Artikelilmiahs
43928
Update
ZULFA ARIZA ARDANI
NIM
Judul Artikel
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PENYERAHAN AGUNAN OLEH DEBITUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT LAMALAKA SULAWESI SELATAN (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.Gs/2023/Pn Ban)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbuatan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak melakukan pembayaran hutang secara tepat waktu sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus wanprestasi dan menganalisis gugatan lelang atas harta benda milik debitur yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Lamalaka Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, disajikan dengan teks naratif dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, Pertimbangan Hakim dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi benar dan sesuai pada ketentuan yaitu Pasal 1243 KUHPerdata dan sesuai pada unsur wanprestasi dengan menyatakan bahwa adanya perikatan antara debitur dan kreditur, debitur tidak berprestasi dan debitur salah. Namun, dalam menyebutkan dasar hukum wanprestasi sebaiknya hakim menggunakan Pasal 1238 KUHPerdata. Dikarenakan Pasal 1243 KUHPerdata merujuk pada penggantian biaya kerugian dan bunga apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan. Kedua, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Lamalaka Sulawesi Selatan sebagai Penggugat kurang berhati-hati dalam menerima agunan untuk menjamin pinjaman Para Tergugat. Penggugat seharusnya dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan bukti yang jelas, sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut. Apabila hakim menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat maka dapat dilakukan lelang agunan terhadap barang milik Para Tergugat.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research is motivated by the actions of customers of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which did not make debt payments on time, resulting in losses for PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Therefore, the plaintiff filed a lawsuit for compensation on the basis of breach of contract. The purpose of this research is to analyze the judge's legal considerations in deciding on default and to analyze the auction lawsuit for the debtor's property submitted by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lamalaka Unit Office, South Sulawesi. The method used in this research is normative juridical with prescriptive research specifications. Data comes from secondary data. The data collection method was carried out by literature study, presented in narrative text and using qualitative normative analysis methods. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that first, the judge's consideration in declaring the debtor has committed a default is correct and in accordance with the provisions, namely Article 1243 of the Civil Code and in accordance with the elements of a default by stating that there is an agreement between the debtor and the creditor, the debtor is not performing well and the debtor is wrong. However, in stating the legal basis for default, the judge should use Article 1238 of the Civil Code. Because Article 1243 of the Civil Code refers to compensation for losses and interest if the debtor has been declared negligent in fulfilling the obligation. Second, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lamalaka South Sulawesi Unit Office as the Plaintiff was not careful in accepting collateral to guarantee the Defendants' loans. The plaintiff should be able to submit an application for collateral confiscation. The application must be accompanied by a clear statement of evidence, so that the judge can consider the request for confiscation of the guarantee. If the judge accepts and grants the request for confiscation of collateral for the goods belonging to the Defendants submitted by the Plaintiff, then an auction of the collateral for the goods belonging to the Defendants can be carried out.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save