Home
Login.
Artikelilmiahs
43895
Update
LUTFI NUR AZIZAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI CV. BINTANG REMA UTAMA KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Hak-hak reproduksi pekerja perempuan merupakan hak-hak yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Hak-hak reproduksi pekerja perempuan dilindungi oleh negara dan dituangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti hamil dan keguguran serta mendapat upah penuh, hak atas pemberian kesempatan menyusui, fasilitas ruang menyusui, dan larangan PHK karena hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan di CV. Bintang Rema Utama serta untuk mengetahui penegakan hukum pada perusahaan jika tidak melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif melalui metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi di CV. Bintang Rema Utama sudah dilaksanakan, namun belum terlaksana secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, seperti cuti haid, cuti keguguran, upah cuti yang tidak diberikan secara penuh. Pada CV. Bintang Rema Utama, penegakan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya disebabkan karena adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Hal ini dikarenakan kurang adanya pengawasan dan sosialisasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan tidak adanya penegasan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Temuan dari penelitian ini menyoroti beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak reproduksi pekerja perempuan, seperti kekurangan pengawasan, lemahnya sanksi yang diterapkan, dan minimnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak reproduksi.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Reproductive rights of women workers are rights related to reproductive health and protection discrimination in the workplace. The reproductive rights of female workers are protected by the state and outlined in the Labor Law (UUK) including the right to menstrual leave, the right to maternity leave and miscarriage and receive full wages, the right to provide breastfeeding opportunities, breastfeeding room facilities, and the prohibition of layoffs due to pregnancy. This research aims to find out and examine the legal protection of the reproductive rights of female workers in CV. Bintang Rema Utama and to find out the law enforcement in the company if it does not implement legal protection of the reproductive rights of female workers. The approach method used in the research is normative juridical with descriptive research specifications. The data sources used are primary data and secondary data using data collection methods of literature study and field studies, namely interviews presented in descriptive form through qualitative normative analysis methods. Based on the results of the research, it can be concluded that legal protection of reproductive rights in CV Bintang Rema Utama has been implemented, but has not been implemented optimally in accordance with statutory regulations, such as menstrual leave, miscarriage leave, leave wages that are not given in full. At CV Bintang Rema Utama, law enforcement has not been fully implemented due to several provisions of laws and regulations that have been violated. This is due to the lack of supervision and socialization from the Manpower Office and the absence of confirmation of sanctions, both criminal sanctions and administrative sanctions. The findings of this study highlight several challenges in law enforcement against violations of women workers' reproductive rights, such as lack of supervision, weak sanctions applied, and lack of awareness of the importance of reproductive rights protection.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save