Update Artikelilmiah: 43842

NENG PUTRI AMELIA ZULPA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Konsumen fasilitas kredit rumah tak jarang menghadapi masalah terkait akses sertifikat hak milik di akhir pembayaran kredit mereka. Pelanggaran terkait hak-hak yang dimiliki oleh konsumen masih banyak kerap terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang/jasa di Indonesia masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait over kredit Bumi Pakusarakan II yang tidak dipenuhi hak nya oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam putusan tersebut gugatan Indra Gunawan selaku konsumen dikabulkan seluruhnya dengan verstek, pelaku usaha dihukum untuk memberikan sertifikat asli atas nama SULISTIYANTO kepada Indra Gunawan dan memberikan izin serta kuasa kepada penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Consumers of home credit facilities often face problems related to access to property rights certificates at the end of their credit payments. Violations related to the rights of consumers still often occur in Indonesia, this is because the legal protection of consumers who use goods / services in Indonesia is still very weak. This research aims to find out the legal protection for consumers related to Bumi Pakusarakan II over credit who are not fulfilled their rights by business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 
This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through library data, then analysed using qualitative normative methods. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Panel of Judges in the decision a quo has provided legal protection to consumers by paying attention to Article 1320 of the Civil Code and Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration where in the decision Indra Gunawan's lawsuit as a consumer was granted entirely by verstek, The business actor was punished to give the original certificate in the name of SULISTIYANTO to Indra Gunawan and to give permission and power of attorney to the plaintiff to appear before a Notary/PPAT.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman