Home
Login.
Artikelilmiahs
43799
Update
NABILA SAFIRA
NIM
Judul Artikel
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pupuk Bersubsidi yang Dijual di atas Batas Harga Eceran Tertinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kasus perlindungan konsumen adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM mengenai tindakan pelaku usaha yang menjual pupuk bersubsidi di atas batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan dijatuhkannya sanksi berupa pidana penjara terhadap pelaku usaha selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut merupakan akibat hukum atas tindakan pelaku usaha yang telah menjual pupuk bersubsidi di atas batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga pelaku usaha dinyatakan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 216/PID.SUS/2023/PT BJM.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Consumer protection in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the consumer protection cases is the decision of the Banjarmasin High Court Number 216/PID.SUS/2023/PT BJM regarding the actions of business actors who sell subsidized fertilizer above the Highest Retail Price limit set by the Government. This research was conducted using normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method was carried out using library research. Data is presented in the form of descriptions that are arranged systematically and then analyzed normatively qualitatively. Based on the results of the research conducted, it was found that consumers have received legal protection by imposing sanctions in the form of imprisonment for business actors for 3 (three) months. This is a legal consequence of the actions of business actors who have sold subsidized fertilizer above the Highest Retail Price limit so that business actors are declared to have violated the provisions contained in Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 10 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as stated in the judge's decision in the Banjarmasin High Court decision Number 216/PID.SUS/2023/PT BJM.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save