Home
Login.
Artikelilmiahs
43797
Update
JESCHIKA MAHARANI HANNANINGSIH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SEPATU BEKAS TIDAK BERLABEL DAN TANPA IZIN IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Perkara Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Kegiatan jual-beli merupakan bentuk dari persetujuan antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan hukum pada kegiatan jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU PK). Penjualan sepatu termasuk salah satu bentuk kegiatan jual beli barang antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk sepatu bekas tidak berlabel dan tanpa izin impor berdasarkan UU PK pada Putusan Perkara Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumenter dan disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Lindahwati selaku konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf I Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PK. Popo Hariyanto selaku pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf i UU PK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PK. Atas hal terseebut, Popo Hariyanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan sepatu bekas tidak berlabel dan tanpa izin impor telah diupayakan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Buying and selling activities are a form of agreement between business actors and consumers. Legal protection for buying and selling activities is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer. Shoe sales are a form of buying and selling of goods between business actors and consumers. This research aims to determine the legal protection for consumers of used shoe products without labels and without import permits based on the Consumer Protection Law in Case Decision Number 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data sources used in this research are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses library study and documentary study data collection methods and is presented with systematic and logical descriptions in the form of narrative text and uses qualitative normative data analysis methods. Based on the results of research and discussions, Lindahwati as a consumer has received legal protection based on Article 62 paragraph (1) Jo Article 8 paragraph (1) letter I Jo Article 9 paragraph (1) letter b of the Consumer Protection Law. Popo Hariyanto as a business actor violated Article 8 paragraph (1) letter i of the Consumer Protection Law and Article 9 paragraph (1) letter b of the Consumer Protection Law. For this matter, Popo Hariyanto was sentenced to prison for 4 (four) months. This decision is proof that legal protection for consumers regarding the sale of used shoes without labels and without an import permit has been sought.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save