Update Artikelilmiah: 43543

WIDYA SAFITRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepada Intansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini dapat dibuktikan. pada tahun 2021 target capaian IKU Pemerintah Banyumas 70% dan di tahun 2022 capaian IKU Pemerintah Kabupaten Banyumas 80% terjadinya peningkatan dari tahun 2021 sampai 2022. Namun dalam Realisasinya pada tahun 2021 58,33% dan tahun 2022 66,67%, sehingga artinya masih belum tercapainya target yang sudah ditetapkan dalam capaian IKU Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori dari Ripley dan Franklin yang melihat implementasi kebijakan di lingkungan birokrasi yang mana didalamnya terdapat kepatuhan dan lancarnya rutinitas fungsi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan risiko Kabupaten Banyumas belum dapat maksimal. Pada aspek kepatuhan, Kabupaten Banyumas sudah cukup patuh dengan peraturan dan regulasi pengelolaan risiko tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada aspek lancarnya rutinitas fungsi menunjukkan hasil yang belum optimal khususnya pada perencanaan, pembagian tugas dan pelaksanaan. yang masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan agar lebih optimal. Di sisi lain, evaluasi menjadi acuan Kabupaten Banyumas untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Based on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System, Government Agencies are obliged to exercise control over the implementation of government activities based on the Government Internal Control System (SPIP). This can be proven. in 2021 the KPI achievement target of the Banyumas Government is 70% and in 2022 the KPI achievement of the Banyumas Regency Government is 80%, there is an increase from 2021 to 2022. However, the realization in 2021 is 58.33% and in 2022 66.67%, so that means it is still the targets set in the IKU achievements of the Banyumas Regency Government have not been achieved. This research uses the theory of Ripley and Franklin which looks at policy implementation in a bureaucratic environment where there is compliance and smooth functioning routines. The method used is descriptive qualitative. The research results show that the implementation of risk management policies in Banyumas Regency has not been optimal. In the compliance aspect, Banyumas Regency is quite compliant with the risk management rules and regulations stated in the Banyumas Regency Regent Regulation, namely Regent Regulation Number 12 of 2021 concerning Guidelines for Risk Management in the Banyumas Regency Government Environment. In the aspect of smooth functioning of routines, results are not yet optimal, especially in planning, division of tasks and implementation. which still needs improvement and improvement to be more optimal. On the other hand, the evaluation becomes a reference for Banyumas Regency to continue making improvements in implementing risk management policies.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman