Home
Login.
Artikelilmiahs
43493
Update
RIMADANI ROYAN EFFENDY
NIM
Judul Artikel
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM KAMPANYE (Studi terhadap Implementasi Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Banyumas)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks pengawasan, Bawaslu antara lain bertugas untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyangkut dalam kegiatan kampanye. Penelitian ini hendak menganalisis implementasi Pasal 101 huruf d UU Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagai Bawaslu di level kabupaten berikut hambatan serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Lebih jauh, hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai model pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI oleh Bawaslu di level kabupaten dalam kampanye di berbagai pemilihan umum yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif serta spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam kampanye telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 huruf d UU Pemilu dengan dilakukannya berbagai metode baik pencegahan dari segala lini dan penindakan pelanggaran. Adapun Bawaslu Kabupaten Banyumas menghadapi hambatan dan melakukan strategi dalam mengatasi hambatan dalam mengawasi netralitas ASN dan TNI dalam kampanye.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (General Election Law) is the legal basis for the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in carrying out supervision over all stages of holding general elections. In the context of supervision, Bawaslu is tasked, among other things, with supervising the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) and the Indonesian National Army (TNI) regarding campaign activities. This research aims to analyze the implementation of Article 101 letter d of the General Election Law by Bawaslu of Banyumas Regency as Bawaslu at the district level along with the obstacles and strategies implemented to overcome these obstacles. Furthermore, the results of this research can be used as a model for monitoring the neutrality of ASN and TNI by Bawaslu at the district level in campaigns in various upcoming elections. This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach and a qualitative approach as well as descriptive research specifications. The data used in this research includes primary data and secondary data. The results of the research show that supervision of the neutrality of ASN and TNI by Bawaslu of Banyumas Regency in the campaign has been carried out as regulated in Article 101 letter d of the General Election Law by implementing various methods, both prevention at all levels and taking action against violations. The Bawaslu of Banyumas Regency is facing obstacles and implementing strategies to overcome obstacles in monitoring the neutrality of ASN and TNI in the campaign.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save