Update Artikelilmiah: 43489

MUHAMAD FAHMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai rujukan pengaturan pers di Indonesia, telah mengatur segala bentuk aktivitas jurnalisme. Pada gilirannya, perkembangan ekosistem media membuat UU Pers tak dapat lagi mengakomodir perlindungan kemerdekaan pers. Lebih mendasar lagi, kondisi demikian membawa persoalan perlindungan konstitusional undang-undang itu sendiri. Penelitian ini hendak menganalisis perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, penelitian ini hendak menganalisis kesesuaian perlindungan kemerdekaan pers yang diberikan UU Pers dengan perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa UUD 1945 menjamin perlindungan kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang. Kendati demikian, perlindungan kemerdekaan pers dalam UU Pers tidak sesuai dengan perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam UUD 1945. UU Pers mengorientasikan pers sebagai suatu institusi/lembaga, berbeda dengan UUD 1945 yang menjaminnya sebagai suatu aktivitas bagi setiap orang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law No. 40/1999 on the Press (Press Law) as a legal basis for press regulation in Indonesia, has regulated all forms of journalism activities. In turn, the development of the media ecosystem has made the Press Law unable to accommodate the protection of press freedom. More fundamentally, such conditions bring up the issue of constitutional protection of the law itself. This study aims to analyse the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). In addition, this study aims to analyse the compatibility of the press freedom protection provided by the Press Law with the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution. This research uses normative juridical method with conceptual, historical, and legislative approaches. The results show that the 1945 Constitution guarantees the protection of press freedom as a human right for everyone. However, the protection of press freedom in the Press Law is not in accordance with the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution. The Press Law orientates the press as an institution, in contrast to the 1945 Constitution which guarantees it as an activity for everyone.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman