Update Artikelilmiah: 43465

SAYYID SAABIQ AWALUDDIN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pada tahun 2019 dunia dilanda bencana pandemi koronavirus varian SARS-CoV-2. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pandemi sejak tahun 2020. Dampak pandemi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Imbas dari kebijakan PPKM banyak pedagang kaki lima yang dirugikan termasuk di daerah Cirebon. Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif pedagang kaki lima terhadap penerapan kebijakan PPKM melalui makna dan motif yang melatarbelakangi perilaku dan tindakan pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokus penelitian dilakukan di Kelurahan Sumber, Kabupaten Cirebon. Teknik penentuan informan menggunakan purposive dengan sasaran pedagang kaki lima yang terdampak atas penerapan kebijakan PPKM. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima membangun makna negatif dan positif terhadap penerapan kebijakan PPKM yang dianggap sebagai dampak. Pertama, makna dampak negatif karena dianggap telah merugikan secara finansial akibat penurunan omset, pembatasan jam operasional, pelarangan penggunaan meja dan kursi, serta fasilitas umum, hingga rasa takut pembeli terjangkit Covid-19. Kedua, makna dampak positif karena dianggap telah membuat PKL untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam berdagang. Hasil berikutnya menunjukkan bahwa makna yang terbangun mengarahkan perilaku dan tindakan PKL menaati dan tidak menaati atas penerapan kebijakan PPKM. Adapun PKL yang tidak menaati memiliki motif untuk menekan biaya produksi dan adanya kelonggaran satgas PPKM. Sedangkan PKL yang menaati kebijakan PPKM memiliki motif agar di kemudian hari masih mendapatkan izin dan adanya tuntutan sebagai ketua kelompok. Adapun strategi yang digunakan adalah 1) Pindah tempat berjualan dari pinggir jalan ke shelter yang disediakan pemerintah, 2) Peralihan sistem berjualan dari offline ke online. 3) Melakukan pinjaman modal untuk usaha. 4) Berganti produk jualan. 5) Mencari pekerjaan sampingan. 6) Bermain petak umpet dengan petugas. 7) Membentuk perkumpulan pedagang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In 2019 the world was hit by the SARS-CoV-2 variant coronavirus pandemic. Indonesia is one of the countries that has experienced a pandemic since 2020. As a result of the pandemic, the government implemented a policy of limiting community mobilization by implementing Community Activity Restrictions (PPKM). As a result of the PPKM policy, many street vendors have suffered losses, including in the Cirebon area. This research aims to examine street vendors’ perspectives on the implementation of PPKM policies through the meaning and motives behind the behavior and actions of street vendors. This research uses descriptive qualitative methods. The research locus was carried out in Sumber Village, Cirebon Regency. The technique for determining informants uses purposive targeting of street vendors who are affected by the implementation of the PPKM policy. Data collection techniques use in-depth interviews, observation and documentation. The collected data is analyzed interactively. The research results show that street vendors develop negative and positive meanings towards the implementation of the PPKM policy which is considered an impact. First, the meaning of the negative impact is because it is considered to have caused financial harm due to reduced turnover, restrictions on operating hours, prohibitions on the use of tables and chairs, as well as public facilities, and buyers’ fear of contracting Covid-19. Second, the meaning of the positive impact is because it is considered to have made street vendors think creatively and innovatively in trading. The next results show that the meaning that is built directs the behavior and actions of street vendors in obeying and disobeying the implementation of PPKM policies. Meanwhile, street vendors who do not comply have a motive to reduce production costs and to allow the PPKM task force to relax. Meanwhile, street vendors who comply with PPKM policies have a motive so that in the future they will still get permission and have demands as group leaders. The strategies used are 1) Moving the selling place from the roadside to a shelter provided by the government, 2) Switching the selling system from offline to online. 3) Make capital loans for business. 4) Change selling products. 5) Looking for a side job. 6) Play hide and seek with the officers. 7) Form a traders’ association.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman