Update Artikelilmiah: 43421

DENIS SALSA HANISHA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya pelaku usaha lebih mementingkan haknya sehingga hak konsumen terabaikan atau dengan kata lain pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pembelian kavling yang bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha dan akibat hukum terhadap konsumen pembelian kavling dalam Putusan Nomor: 459/Pid.Sus/2022/PN.Plg berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan melalui uraian secara sistematis dan logis dengan bentuk teks naratif, dan dianalisis secara normative kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, pelaku usaha tidak bertanggungjawab yang seharusnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b dimana pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dan pasal huruf g dimana pelaku usaha tidak memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada konsumen dan berakibat hukum terhadap konsumen pembelian kavling yang tidak sesuai dengan pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Pemukiman pasal 129 hueuf c dan pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Putusan ini memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kavling atas hak konsumen dari tanggungjawab pelaku usaha telah terpenuhi dengan dijatuhkannya pidana penjara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Business actors in carrying out their business activities must pay attention to their rights and obligations as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but in reality business actors are more concerned with their rights so that consumer rights are neglected or in other words business actors are irresponsible.This research examines the responsibilities of business actors towards consumers purchasing plots with the aim of finding out the responsibilities of business actors and the legal consequences for consumers purchasing plots in Decision Number: 459/Pid.Sus/2022/PN.Plg based on Law Number 8 of 1999 Regarding Consumer Protection.
This research was made using the normative juridical approach method. The data source used is secondary data with data collection using literature studies which are presented through systematic and logical descriptions in the form of narrative text, and analyzed normatively qualitatively.
Based on the results of research and data analysis, business actors are not responsible as they should be as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 7 letter b where business actors do not fulfill their obligations and article g where business actors do not provide compensation, compensation and/or compensation to consumers and legal consequences for consumers purchasing plots that do not comply with article 4 letter c of Law Number 1 of 1999 and Law Number 1 of 2011 concerning Residential Areas article 129 hueuf c and article 7 letter b of Law Number 8 1999. This decision provides legal protection for consumers purchasing plots because the consumer's rights from the responsibility of business actors have been fulfilled by imposing a prison sentence.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman