Update Artikelilmiah: 43409

MOCHAMMAD AZRIEL ARIEZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Lembaga Pemerintahan Kementerian yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden. BPN Republik Indonesia adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. Sebagai institusi pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, dengan melaksanakan program–program pertanahan tahunan seperti Redistribusi Tanah dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
	Lokasi penelitian ini dilaksanakan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Penulis memilih lokasi di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, karena dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana collaborative governance di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, lalu pengamatan yang sesuai dengan syarat magang konversi khususnya dari jurusan Administrasi Publik yaitu magang di instansi atau lembaga salah satunya yang dibawah kementrian. Pada masa pemerintahan Joko Widodo fungsu dan tugas organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementrian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementrian yang bernama Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
  	Metode penelitian adalah salah satu cara untuk dapat menyusun sebuah penelitian. Pada peneltian ini, dikaitkan menggunakan metode kualitatif yang mana berfokus pada pengamatan yang mendalam secara detail sehingga dapat menyajikan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan peran collaborative governance dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berjalan dengan baik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The National Land Agency (BPN) is a Ministerial Government Institution which is under and responsible to the President. BPN of the Republic of Indonesia is the only institution that has the authority to carry out government duties in the land sector nationally, regionally and sectorally. This authority includes activities related to policy and public service activities, both in services to the community, private, social or religious legal entities and government institutions. As a public service institution, the National Land Agency of the Republic of Indonesia always strives to improve the quality of services in the land sector, by implementing annual land programs such as Land Redistribution and PTSL (Complete Systematic Land Registration).
        	The location of this research was carried out at the ATR/BPN Garut Regency Land Office. The author chose the location at the ATR/BPN Garut Regency Land Office, because he wanted to know howcollaborative governance at the ATR/BPN Garut Regency Land Office, then observe in accordance with the conversion internship requirements, especially from the Public Administration major, namely an internship at an agency or institution, one of which is under the ministry. During Joko Widodo's administration, the organizational functions and tasks of the National Land Agency and the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Public Works were combined into one ministerial institution called the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning.
        	Research methods are one way to organize research. In this research, we use qualitative methods which focus on detailed in-depth observations so that we can present a more comprehensive study or phenomenon.
        	The research results show that the overall rolecollaborative governance The PTSL (Complete Systematic Land Registration) program is running well.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman