Update Artikelilmiah: 43404

ADRIAN RAMDANI PARDOMUAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu bertugas memberikan kemanan kepada konsumen untuk menabung, oleh karena itu pelaku usaha mempunyai kewajiban melaksanakan Tanggung jawab maupun konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut ganti rugi sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) karena atas simpanan dana tersebut pelaku usaha tidak bisa menjamin keamanan, kenyamanan konsumen.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) as a business actor in carrying out its business activities is tasked with providing security to consumers for saving. Therefore, business actors have the obligation to carry out their responsibilities and consumers have the right and obligation to demand compensation as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which requires business actors to provide responsibility to consumers.
This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method is literature study, the data obtained is presented in narrative text, and the data analysis method used is the qualitative normative method.
Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that Decision Number 3/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg the business actor is not responsible for the transaction and violates the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection Article 19 paragraphs (1) and (2) because for the deposit of funds the business actor cannot guarantee the safety, comfort of consumers.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman