Update Artikelilmiah: 43341

ERFIKA AGUNG PUTRI JANNATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada pengadaan alat kesehatan kedokteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Pemerintah Kota Z. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kasus fraud pada pengadaan alkes tersebut dengan menjawab pertanyaan what, who, when, where, why, how, dan how much. Teori Fraud Hexagon digunakan sebagai dasar penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini, yaitu terjadi KKN secara sistematis dan struktural yang melibatkan Pemerintah Daerah, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, dan pihak eksternal terkait. Kasus ini dapat terjadi karena pelaku mendapat tekanan, memiliki kemampuan, melakukan rasionalisasi, memiliki ego, serta terdapat peluang dan terjadi kolusi antarpihak. Kerugian yang diderita negara atas kecurangan yang terjadi mencapai Rp 20 miliar. Implikasi yang muncul antara lain negara dan masyarakat mengalami kerugian sehingga rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perampingan dan pemutusan jaringan birokrasi bernuansa primordial, penerapan sanksi pidana secara tegas, dan perbaikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research presents case study research on the procurement of medical equipment for the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2012 Fiscal Year in the Z City Government. This study aims to analyze fraud cases in the procurement of medical equipment by answering the questions of what, who, when, where, why, how, and how much. The Fraud Hexagon Theory is used as the basis for this research.
The results of this research show that corruption, collusion, and nepotism occur systematically and structurally involving the Regional Government, Goods/Services Procurement Organizations, and related external parties. This case arises due to various factors, such as the perpetrator is under pressure, has the ability, rationalizes, has an ego, and there is an opportunity and collusion between parties. The financial losses incurred by the state due to the fraud amount to Rp 20 billion. Implications include both the state and society experiencing losses, leading to a decline in public trust in the government. Therefore, it is necessary to streamline and terminate the bureaucratic network with primordial nuances, apply strict criminal sanctions, and improve the e-procurement system in the procurement of government goods/services.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman